Mengkhawatirkan Pendataan Keluarga 2015

Leave a comment

July 26, 2015 by ahmadnajip

Oleh: Najip Hendra SP

Keluarga Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menjadi keluarga pertama di Jawa Barat yang didata pada pencanangan PK 2015 di Gedung Negara Pakuan, 1 Mei 2015. (DOK. DUAANAK.COM)

Keluarga Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menjadi keluarga pertama di Jawa Barat yang didata pada pencanangan PK 2015 di Gedung Negara Pakuan, 1 Mei 2015. (DOK. DUAANAK.COM)

Tentu kita tak perlu meragukan tujuan mulia Pendataan Keluarga 2015 atau PK 2015. Mengacu kepada dokumen resmi PK 2015 yang diterbitkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), tujuan pendataan keluarga adalah memperoleh data keluarga by name by addres untuk dipergunakan dalam penetapan sasaran dan optimalisasi operasional program pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), serta intervensi berbagai program pembangunan lainnya.

Tujuan tadi tidak mengada-ada mengingat sulitnya mendapatkan data keluarga di Indonesia. Faktanya, tidak ada satu pun produk pendataan atau sensus yang di dalamnya menyajikan data keluarga, terlebih bila dikerucutkan menjadi pasangan usia subur (PUS). Wajar bila kemudian sejumlah program intervensi pemerintah untuk kalangan keluarga kerap –untuk tidak mengatakan selalu– salah sasaran. Bantuan langsung berupa uang tunai atau pembagian beras bagi keluarga miskin misalnya, selalu berujung kisruh gara-gara amburadulnya data penerima.

Di sisi lain, PK 2015 juga memiliki pijakan hukum kuat. PK 2015 ditopang piranti hukum Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, dan sejumlah peraturan turunan lainnya. Tak berlebihan bila pendataan keluarga dianggap sebagai perintah undang-undang karena sudah secara tegas disebutkan dalam UU 52/2009.

Mengacu kepada Pasal 49 UU Nomor 52/2009, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga. Upaya tersebut dilaksanakan melalui sensus, survei, dan pendataan keluarga. Selanjutnya, data dan informasi kependudukan dan keluarga wajib digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.

Adapun menurut Pasal 53 PP 87/2014, pendataan keluarga wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara serentak setiap lima tahun untuk mendapatkan data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyimpanan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga. Hasil pendataan keluarga tersebut wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun.

Mengingat dua pertimbangan di atas, dasar pelaksanaan PK 2015 boleh dibilang melimpah. Lebih dari cukup untuk menggulirkan sebuah kegiatan. Apalagi anggaran Rp 500 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) sudah disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lalu, apa yang perlu dikhawatirkan dari pelaksanaan PK 2015? Pelaksanaan, ya pelaksanaan. Persiapan supersingkat dan malapraktik di lapangan memicu kekhawatiran itu.

Persiapan Morat-marit

Persiapan PK 2015 sebenarnya tak mepet-mepet amat. BKKBN sudah berkoar sejak setahun sebelum pendataan itu dihelat. Sekadar contoh, saat berbicara di hadapan petugas lini lapangan program KB pada Oktober 2014 lalu, seorang pejabat eselon II BKKBN Pusat sudah pamer kenaikkan anggaran pendataan keluarga dari biasanya Rp 70 miliar menjadi Rp 700 miliar, naik tujuh kali lipat. Seperti dikutip portal berita kependudukan dan keluarga berencana duaanak.com, para petugas pendata dijanjikan mencapat honor masing-masing Rp 3.000 untuk setiap kepala keluarga yang didata. Untuk tenaga sukarela seperti pos KB atau sub pos KB di desa, jumlah ini cukup menggiurkan. Semangat 45 berkobar menyongsong gong pendataan yang sedianya ditabuh pada 1 Mei 2015.

Wawar alias woro-woro sejak jauh-jauh mestinya tidak aneh. Maklum, kegiatan BKKBN maupun pemerintah pada umumnya sudah dirumuskan sejak setahun sebelumnya. Di lingkungan BKKBN, perencanaan program digodok dalam sebuah forum melalui mekanisme Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran atau (Koren) yang dilaksanakan dua kali dalam setahun untuk program tahun berikutnya. Pada tahun yang sama, pimpinan BKKBN sudah wara-wiri menjelaskan agenda PK 2015 ke berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPR sebagai pemegang hak budgeting keuangan negara.

Belakangan, masalah datang satu per satu. Mulai jabatan kepala BKKBN yang hanya pelaksana tugas alias Plt hingga indikator pendataan yang dipermasalahkan sejumlah pihak. Akibatnya, persiapan PK 2015 mulai terseok-seok. Rangkaian kegiatan yang sedianya diawali dengan pelatihan calon pelatih atau training of trainer (TOT) pada awal Maret 2015 pun molor. Sejumlah persiapan ditunda sambil menunggu kepastian nasib kegiatan perintah undang-undang tersebut. Nasibnya terkatung-katung.

Ketika akhirnya PK 2015 akhirnya mendapat restu Istana pada awal April 2015, langkah selanjutnya sudah bisa ditebak: morat-marit. Persiapan yang sejatinya gradual dalam hitungan waktu ideal menjadi kalang-kabut. Sekadar contoh, TOT tingkat provinsi yang semula dijadwalkan awal Maret, pelaksanaannya baru bisa digulirkan sebulan kemudian, April 2015. Itu pun belum dilengkapi petunjuk teknis (Juknis) atau pedoman pelaksanaan. Pelatihan atau bahkan diseminasi informasi di level bawahnya sudah dipastikan turut molor dan jauh dari ideal. Waktu pelatihan pun dipangkas mengingat terbatasnya tenaga pelatih dan waktu yang tersedia.

Dan, ketika gong PK 2015 ditabuh pada 1 Mei 2015 sesuai agenda semula, pelaksanaanya baru tataran simbolik. Portal duaanak.com melaporkan, pada tanggal tersebut secara resmi dilakukan pendataan keluarga Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Pakuan dan anggota Komisi IX DPR RI I Ketut Sustiawan di rumah pribadinya di bilangan Antapani, Kota Bandung. Faktanya, formulir F/I/PK/2015 yang menjadi bahan isian kader pendata belum mulai diproduksi pihak ketiga. Formulir yang didalamnya sudah dilengkapi nomor register tersebut baru bisa didistribusikan pekan ketiga Mei 2015. Sudah bisa dipastikan, pelaksanaan pendataan molor dan dilakukan petugas yang kurang mendapat pelatihan memadai.

Mencermati masa persiapan serbamepet ini, satu kekhawatiran muncul. Bagaimana dalam tempo sesingkat-singkatnya ini bisa menghasilkan data berkualitas untuk bekal intervensi program? Ini lagi-lagi mencontohkan, sampai 30 Juni 2015, penulis –untuk sekadar fakta acak– belum pernah didatangi kader pendata. Rupanya, satu blok permukiman yang sama dengan penulis juga belum atau tidak didata. Stiker biru yang menandai sebauah keluarga sudah didata tak tampak di permukiman penulis. Hal yang sama juga terjadi di sejumlah daerah. Padahal, sebagai metode pengumpulan data menyeluruh, PK 2015 sejatinya dilakukan terhadap seluruh keluarga di Indonesia. Ingat, seluruh keluarga.

Gelagat kegagalan PK 2015 layak dikhawatirkan. Keluh-kesah PK 2015 mengemuka di mana-mana, termasuk di ranah media sosial. Tengok misalnya sebuah grup di jejaring sosial Facebook. Seorang kepala unit pelaksana teknis (UPT) KB, demikian keterangan penyerta pada nama pemilik akun tersebut, mengeluhkan PK 2015.

“Teman2 dan rekan pengelola prog KB terutama para petinggi kb “bahwa hasil pendataan yg baik itu dipengaruhi oleh 3 hal 1) sdm yg bagus utk hal ini membutuhkan biaya desiminasi trnyata tdk ada 2) sarana yg memadai blanko kurang 6862 lembar sekecamatan dan atk kurang 250 3) finsnsial data tambahannya tdk dibayar inilah potret pendataan bkkbn,” tulis pemilik akun Uga Ustad Gaul.

Seorang kepala UPT yang pada PK 2015 ini mengemban jabatan Manajer Kecamatan tersebut di atas setidaknya mengeluhkan tiga hal. Pertama, rendahnya kualifikasi petugas pendata akibat minimnya biaya pengembangan kapasitas. Kedua, kurangnya kelengkapan administrasi berupa formulir pendataan. Ketiga, ketidakpastian biaya operasional petugas pendata. Di laman yang sama, pernyataan tersebut diamini sebagian besar member grup. Sebagian lagi menyuguhkan kasus lain yang turut mengemuka.

Buruknya manajemen operasional PK 2015 juga tercermin dari pernyataan seorang petugas lapangan KB di sebuah kabupaten di Jawa Barat. Lagi-lagi melalui grup jejaring sosial Facebook yang beranggotakan pengelola program KKBPK di Jawa Barat. Kali ini dia mengeluhkan ketidakpastian penggandaan dokumen.

“Ibu2 dan bapak2 petugas lapangan KB yg dirahmati Allah.. Saya hanya ingin bilang bahwa saya menyesal telah melaksanakan PK 2015 dengan baik…sya kecewa.benar2 kecewa…,” tulis pemilik akun Nurul Ika Muzaidah.

Ketika seorang anggota lainnya bertanya mengapa, Nurul menuliskan jawaban sebagai berikut.

Blanko kurang,instruksi pake fotokopi dlu.tp denger kabar,yg didanai hanya yg blanko asli aja pak..sementara se-kec.kkurangan blanko sampe 5000 eks lebih…” Dia menambahkan, “Justru karena mereka serius,mereka kecewa berat bu..ternyata yg sudah mereka kerjakan tidak dibayar…”

Malapraktik Pendataan

Kekhawatiran tak kalah besar muncul ketika mencermati beragam komentar pada sebuah berita –dan beberapa berita lainnya– yang tayang melalui portal berita duaanak.com. Dibanding berita lainnya, berita dengan judul “PK 2015: Menuju Satu Data Keluarga Indonesia” mendapat komentar paling banyak. Setidaknya terdapat 34 komentar, baik bernada laporan yang ditemukan pembaca, pertanyaan, jawaban pengelola website, hingga nada sinis yang terlontar dari pembaca. Berikut ini adalah beberapa di antaranya.

“programnya sdh bagus sayang kadernya mengecewakan…. didaerah saya pendataan nama tidak sesuai dengan kk hanya nama panggilan saja…diberi masukan justru acuh tak acuh… gimana yang diatas kadernya sudah diberi penyuluhan yang tepat dan benar belum…???” (Nuryatni)

“maaf sebelumnya gan/agan. ada yg tau arti yg ada d kertas data keluarga(PK20015) ga? d urutan k 3(pembangunan keluarga). BKB, BKR, PIK-R/M, BKL, UPPKS, Terimakasih gan/agan.” (Iman Danial)

“maaf sy ingin menanyakan sehubungan dengn survey yg dilakukan, apakah form survey di isi sendiri oleh masing keluarga? Karna didaerh sayaform trsebut di kasih oleh petugas RT dan disuruh isi sendiri, padahal tdk ada buku panduan pengisian form tersebut, sehingga dalam pengisian form banyak kendala. Bagusnya jk melakukan survey seharusnya petugasnya yg langsng datang. Trm ksh.” (Muhammad Luthfi)

“Sekali lagi saya melihat program buang-buang uang rakyat, coba pikir, artinya e-KTP yang trilyunan rupiah itu tidak ada gunanya, seharusnya data yang diperlukan dalam survei PK2015 ini sudah tercover dengan adanya e-KTP, seharusnya pemerintah hanya tinggal klik di database e-KTP. Akibatnya tidaklah heran dan menjadi keniscayaan kalau rakyat Indonesia tetap bodoh, miskin dan terbelakang. Maaf, mudah-mudahan pahit tapi menjadi obat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih.” (Yankie)

“selamat pagi.. trimakasih atas jawabannya.. saya rasa juga seperti itu (form diisi oleh kader), karna mreka yg sudah diberi penyuluhan bagaimana maksud form tersebut. kalau mereka (kader) hanya diam dan kita(masyarakat “awam”) yg mengisi sendiri, apakah GOAL dari PK2015 akan tercapai? bukankah akan banyak data “rekayasa” masyarakat karena tidak mengerti bahasa form tersebut maksudnya apa? untuk mengisi form, pak RT disini mengharuskan warganya menggunakan pensil. trimakasih, bapak/ibu admin..” (Meli)

“Betul t meli, saya juga jd kebagian tgs. Padahal tidak prnh ikut penyuluhan ny dan jg bukan kader kb. Di tempat saya, memang terpencil (di perbatasan kecamatan), jadi kader kb ny pada males, sama kader di limpahkan ke pak rt, eh malah saya yg di tugasin, jd petugas (aparat) kok pada males? Kenapa??” (Iskandar)

“Asslmkm. sekedar share saja. Saya bingung di RT saya kadernya malah lebih rajin semua data form sudah di isi dari no KTP no KK, sampai kebutuhan sandang pangan jg lengkap ke warga hanya minta ttdnya. Tapi yang jadi pertanyaan kan tidak semua warga tidak mengerti pengisian form dan alhasil ada yang tidak sesuai dengan kondisi keluarga yg ada. Saran saya pendata yg baik seharusnya percayakan kpd masyarakat dg wawancara misalnya dor to dor.” (Etty)

“Pk 2015 pelaksanaannya sperti ap ya?karena keluarga sy tdk pernah ddatangi petugas tp strikernya udh dtempel.ini lh bias yg srng terjadi,sehingga data yg dihasilkan tdk valid.sy tnggl di desa mangkol kecamatan pangkalan baru kabupaten bangka tengah provinsi kep.bangka belitung.trims” (Panji Rahmayadi)

“warga kami (RT) masih banyak yg belum mendapat formulir, karena kami hanya diberi 21 lembar saja, bagaimana? Kira2 paling lamabat kapan harus segera di kumpulkan, karena waktu sosialisasi harus selasai bulan Mei…sedangkan formulir baru kami terima pertengahan Juni…” (Christiani)

“Maaf admin kenapa di lingkup ku pendataan tdk ada hanya tahu tahu ada seseorang yang minta tanda tangan nmun saat ku konfirmasi kegunaan manfaat dari pendataan malah marah bla bgtu gmn admin minta pencerahannya.trima kasih.” (Suparno)

“Di kampung mekarasa pasirjambu ciwidey. Kader pendata samasekali tidak mendata rumah-rumah kontrakan. Alasannya yang ngontrak mah sementara saja. Bu Kader, apakah yg ngontrak bukan warga negara?” (Hilman)

“pendataan didaerah saya terkesan asal, pendata justru mengarahkan seenaknya saja akan kevalidan data, pendata pasif dan terkesan ogah2an, seakan warga yang butuh di data. desa klampok RT 04 RW07 brebes, jateng.” (John)

Tanpa perlu pendalaman berarti, membaca komentar di atas sudah cukup memberikan gambaran pelaksanaan PK 2015. Bila diklasifikasi lebih jauh, komentar-komentar tersebut menyoroti beberapa hal. Pertama, banyak keluarga yang didata tidak tahu PK 2015 dan untuk apa mereka didata. Itu masih lebih baik dibanding yang kedua ini, banyak kader pendata tidak memahami mekanisme pendataan. Dengan kata lain, kader pendata tidak memahami tugasnya sebagai kader pendata. Ketiga, kader pendata tidak memahami indikator pendataan keluarga sebagaimana tertera pada formulir pendataan.

Keempat, sejumlah keluarga merasa digiring untuk menyampaikan informasi yang dikehendaki pendata. Kelima, sejumlah keluarga meragukan data yang dihasilkan melalui PK 2015. Bila dirangkum lagi, komentar-komentar di atas menunjukkan adanya malapraktik atau kesalahan nyata dalam pendataan keluarga. Selain karena rendahnya pemahaman kader pendata sebagai akibat dari minimnya informasi yang diterima, malapraktik ini juga dipicu sebuah pola pikir “dibujeng enggalna” alias asal cepat selesai tanpa memperhatikan kaidah pelaksanaan.

Pertanyaan mengenai indikator misalnya, hal ini tidak akan muncul bila kader memahami dengan baik setiap pertanyaan. Apalagi, buku pedoman yang diterbitkan BKKBN sudah memberikan penjelasan secara rinci untuk setiap indikator. Pertanyaan tersebut muncul apabila kader pendata tidak mengikuti pelatihan atau tidak mempelajari buku pedoman. Kemungkinan lainnya, pendataan dilakukan bukan oleh kader pendata, melainkan oleh pihak lain yang tidak memahami mekanisme operasional PK 2015.

Adapun pertanyaan-pertanyaan tentang adanya permintaan mengisi sendiri oleh keluarga atau sebaliknya data sudah diisi petugas, ini menunjukkan adanya malapraktik tahap akut. Mengacu kepada UU 52/2009 maupun PP 87/2014 dan Pedoman PK 2015, pendataan seharusnya oleh kader pendata yang berasal dari unsur masyarakat. Asumsinya, kader pendata merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi masyarakat. Hal ini sudah sangat jelas tertuang dalam definisi pendataan itu sendiri.

“Pendataan keluarga adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang data Kependudukan, data Keluarga Berencana, data Pembangunan keluarga dan data Anggota Keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah (BKKBN) secara serentak pada waktu yang telah ditentukan dan selanjutnya akan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah. Setiap tahun dilakukan pemutakhiran data Kependudukan, data Keluarga Berencana, data Pembangunan keluarga dan data Anggota Keluarga secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.”

Ini diperjelas lagi dalam buku pedoman pendataan, “Pendataan Keluarga adalah kegiatan mengumpulan data primer keluarga, tentang data kependudukan, data keluarga berencana dan pembangunan keluarga, dan data individu anggota keluarga, yang dilakukan oleh para kader pendata/masyarakat dan PLKB/PKB bersama pemerintah secara serentak pada waktu yang telah ditentukan (1-31 Mei) melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah dan observasi.”

Sejak awal, pelibatan masyarakat didesain sebagai salah satu keunikan PK 2015. Alasannya, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pendataan merupakan milik masyarakat, karena pengumpulan dan pemutakhirannya dilakukan oleh kader dari masyarakat sendiri, cukup rinci, merupakan bagian dari operasional program KB, dapat dipertanggungjawabkan dan saling melengkapi dengan data lain yang telah ada di tingkat RT/RW/Dusun atau wilayah lain yang setingkat. Oleh karena itu, data dan informasi hasil pendataan keluarga ini selain digunakan untuk keperluan operasional program KB nasional sendiri, juga diharapkan bisa dimanfaatkan oleh sektor pembangunan lainnya, khususnya untuk menentukan sasaran program.

Bila prosedur kerja tersebut dilaksanakan dengan baik, maka target keunggulan data keluarga yang dicanangkan BKKBN bisa benar-benar diraih. Keunggulan itu adalah dapat ditelusuri by name by address, sehingga memberikan kepastian terhadap sasaran program secara tepat, akurat, relevan sesuai dengan kondisi saat ini. Sebaliknya, bila prosedur kerja itu dilabrak dan dilaksanakan tumpang-tindih, maka data dan informasi yang dihasilkan tidak akurat sehingga tidak relevan menjadi acuan program. Akibatnya, tidak bisa memberikan kepastian dan ketepatan pada sasaran program.

Dan, dengan mencermati dua faktor di atas, persiapan dan malapraktik, rasa-rasanya tidak berlebihan bila kita mengkhawatirkan hasil pendataan keluarga. Dari sudut pandang anggaran, dana yang digelontorkan Rp 500 miliar sungguh tidak sepadan dengan data yang dihasilkan. Lebih kasar lagi, kegiatan PK 2015 ini berpotensi menjadi sebuah ritus membuang duit rakyat. Di luar itu, energi yang terkuras untuk melaksanakan PK 2015 sudah sedemikian besar, bahkan sangat besar. Untuk melaksanakan PK 2015 ini, BKKBN dan pengelola program KKBPK di berbagai tingkatan sudah mencurahkan perhatian dan tenaga yang kemudian diikuti dengan menepikan program atau kegiatan lain demi PK 2015.

Well, masih adakah jalan menghapus kekhawatiran itu? Tentu saja ada. Waktu boleh saja sudah jauh melampaui tenggat yang ditentukan. Tapi semuanya belum terlambat. Diperlukan terobosan nyata dari para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan sengkarut PK 2015. Yang paling masuk akal misalnya, dengan menambah formulir F/I/PK/2015 untuk daerah yang kekurangan disertai penyisiran keluarga yang belum terdata. Bila targetnya hasil pendataan diluncurkan Presiden Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Keluarga XXII pada 1 Agustus 2015 mendatang tak bisa dipenuhi, tak apalah. Lebih penting dari itu adalah dihasilkannya data keluarga yang akurat, valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Toh, dari awal tujuan pendataan keluarga memang bukan untuk diluncurkan presiden, bukan? Wallahualam.(*)

(Tulisan ini merupakan versi lengkap dari artikel yang dimuat harian Inilah Koran pada Sabtu 4 Juli 2015 dengan judul yang sama)

Komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: