Transformasi Kekuasaan Jawa dalam Demokratisasi Yogyakarta

Leave a comment

July 31, 2012 by ahmadnajip

Keraton Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat (JOGJATRAVELLING)

(Analisis artikel The Process of Democratization in Yogyakarta, Indonesia, 1951–1956: A Historical Perspective karya Tri Yuniyanto)

Sebuah Resume

Demokrasi berarti meletakkan pemerintahan pada masyarakat, atau setidaknya masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan tentang masalah utama pemerintahan. Pemerintahan demokrasi dapat berjalan dengan dua cara: langsung dan tidak langsung. Di negara modern, pemerintahan demokrasi umumnya dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui lembaga perwakilan yang mewakili orang-orang.

Kemerdekaan Indonesia menyebabkan perubahan mendasar dalam tatanan politik dan pemerintahan. Sebagai negara yang baru dibentuk, kedaulatan negara terletak pada orang-orang yang ikut merumuskan Konstitusi 1945. Demokratisasi melahirkan  eksistensi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada proses ini kadang-kadang terjadi tekanan, kekerasan, dan pemberontakan, terutama di daerah yang tetap menggunakan sistem pemerintahan berdasarkan tradisi feodal. Karena itu, perjuangan menegakkan kemerdekaan adalah mewujudkan antikolonialisme dan antifeodalisme.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Yogyakarta adalah negara dalam bentuk selfgoverning atau swapraja (zelbestuur), menyelenggarakan pemerintah sendiri berdasarkan kontrak politik antara Sultan dan kolonial Belanda. Seperti layaknya daerah dengan pemerintahan sendiri, tatanan pemerintahan juga dibutuhkan untuk menjaga agar demokrasi berjalan, baik di Kasultanan Yogyakarta maupun di Kadipaten Pakualaman. Dua pemerintahan ini, Yogyakarta dan Pakualaman, yang telah berjasa terhadap perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, ditetapkan sebagai Daerah Khusus atau Daerah Istimewa dengan status provinsi. Sultan Yogyakarta (Sultan Hamengku Buwono IX) diangkat sebagai kepala daerah (Gubernur) dan penguasa Pakualaman (Pakualam VIII) menjadi wakil kepala daerah (Wakil Gubernur). Selama perjuangan kemerdekaan, Yogyakarta merupakan percontohan dalam pengenalan prosedur demokrasi di tingkat desa.

Bagi Yogyakarta, memberikan otoritas kepada masyarakat atau demokratisasi memberikan perubahan sangat mendasar jika dilihat dari konsep otoritas dalam budaya Jawa. Dalam sejarahnya, masyarakat belum pernah benar-benar terlibat dalam memegang otoritas untuk mengatur tata pemerintahan, baik di Kesultanan maupun Pakualaman. Hak rakyat di pemerintah sangat dibatasi oleh kekuasaan raja yang besar.

Berdasarkan kenyataan yang seperti itu, sangat menarik dan penting untuk diketahui bagaimana proses demokrasi di Yogyakarta. Hal ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa figur yang menjadi kepala dan wakil kepala pemerintahan daerah di Yogyakarta merupakan dua figur raja karismatik.

Masalah substansial kemudian muncul dalam konteks ini adalah: (1) dapatkah  masyarakat terlibat dalam pemerintahan melalui perwakilan dewan dan bagaimana proses demokratisasi? (2) apakah anggota dewan perwakilan anti dalam menentukan kebijakan pemerintah yang berhubungan langsung dengan lembaga eksekutif yang diketuai oleh Sultan, atau terjadi komunikasi satu sama lain antara mereka? dan (3) apakah keterlibatan masyarakat dibatasi karena lembaga perwakilan yang hanya memberikan stempel terhadap kebijakan ditentukan oleh pemerintah daerah atau dewan eksekutif, atau dapat memberikan koreksi?

Keterlibatan rakyat  di Yogyakarta dalam menentukan kebijakan pemerintah diwujudkan melalui sistem perwakilan. Pembentukan Komite Nasional Yogyakarta atau KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) pada September 1945, kemudian berubah menjadi Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sejak 18 Mei 1946, merupakan realisasi dari upaya awal dari proses demokrasi perwakilan di Yogyakarta.

DPRD bersama-sama dengan gubernur dan wakil gubernur memegang otoritas dalam menentukan arah pemerintahan daerah di Yogyakarta. Dari kalangan anggota DPRD kemudian dipilih Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) yang menjalankan fungsi sebagai dewan eksekutif. Keanggotaan DPD bersifat kolektif dan bertanggungjawab kepada DPRD, kecuali Sultan Hamengkubuwono IX sebagai kepala daerah dan ketua DPD serta Paku Alam VIII.

Para raja memainkan peran ganda, yaitu seorang pemimpin politik dan administrasi, serta sebagai kepala rumah tangga kerajaan. Dia juga mengatur semua aparat negara: pakaian dan upacara ditetapkan berdasarkan tradisi. Di luar istana, perannya adalah sebagai kepala daerah atau gubernur.

Upaya melibatkan rakyat atau masyarakat dalam pemerintahan juga dilakukan lembaga demokrasi di tingkat pegawai di kota dan kabupaten, bahkan sampai kecamatan (desa) melalui pembentukan DPRD Kabupaten/Kotapraja dan DPR Kalurahan (Perwakilan Dewan Desa). Para anggota dewan legislatif bersama dengan dewan eksekutif dan kepala daaerah memiliki kewenangan untuk menentukan aspek teknis administrasi sehari-hari. Proses demokrasi ini menunjukkan perubahan mendasar dalam tata pemerintahan.

Upaya melibatkan masyarakat dalam pemerintahan di Yogyakarta telah terpenuhi dengan digelarnya pemilihana umum (Pemilu) untuk memilih anggota DPRD Yogyakarta pada 1951. Pemilu dilaksanakan secara bertahap. Ini berarti bahwa orang tidak langsung memilih anggota dewan perwakilan daerah, namun sebelumnya orang yang dipilih wali pemilih (pemilih wali), maka wali pemilih memilih anggota DPRD. Pemilu ini adalah Pemilu pertama di Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia, karena Yogyakarta merupakan satu-satunya wilayah yang menyelenggarakan pemilihan umum berdasarkan hukum pemilu sebelumnya, UU 7 Tahun 1950. Kedewasaan Yogyakarta dalam demokratisasi telah ditunjukkan pada tahun 1951.

Pemilu 1951 menghasilkan komposisi kursi sebagai berikut: Masyumi (18 kursi), PPDI (7 kursi), PKABT (5 kursi), PNI (4 kursi), sedangkan 1512 anggota DPRD dari Partai Katolik, PIR, dan SSPP masing-masing mendapat dua kursi. Para anggota DPRD Yogyakarta disahkan oleh Menteri Dalam Negeri pada 24 Desember 1951. Dari anggota DPRD kemudian dipilih lima orang sebagai anggota DPD yang memiliki tugas melaksanakan pemerintahan harian bersama-sama dengan kepala dan wakil kepala daerah. Pemilihan anggota DPD diwarnai perdebatan antarfraksi di DPRD.

Fenomena menarik dari Pemilu adalah bahwa selain masyarakat umum ingin menjadi anggota DPRD, bangsawan (priyayi) juga tertarik menjadi anggotanya. Posisi seseorang sebagai bangsawan dapat dilihat dari gelar kebangsawasanan yang digunakan. Dari 209 calon anggota DPRD, ada 84 orang yang memiliki gelar bangsawan. Salah satu partai politik yang berhasil mempengaruhi para bangsawan untuk bergabung dengan partai adalah PIR (Persatuan Indonesia Raya). Partai ini dipimpin oleh B.P.H. Poerbojo, saudara Sultan Hamengkubuwono IX. Para kandidat itu  menjadi anggota DPRD sebagai upaya  untuk mengembalikan prestise dalam menentukan kebijakan pemerintah dan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi. Selain itu, ada anggota perempuan dalam komposisi DPRD, yaitu Ibu Siti Jaenab Damiri dari Masyumi. Ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan benar-benar diakui karena mereka dipilih tidak berdasarkan status sosial dalam masyarakat, tapi juga didasarkan pada Pemilu yang dibuka untuk semua posisi.

Posisi Yogyakarta sebagai daerah istimewa memberikan perbedaan, terutama dalam menunjuk kepala daerah. Kepala daerah di Yogyakarta diangkat oleh Presiden berdasarkan keturunan. Meskipun memiliki ciri khas terhadap posisi kepala daerah, di mana yang menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah raja, tetapi Sultan dan Paku Alam tetap berpandangan bahwa DPRD adalah lembaga perwakilan yang digunakan sebagai salah satu alat untuk melaksanakan demokrasi sekaligus mitra kerja.

Sebagai salah satu alat dalam implementasi pemerintahan daerah yang demokratis, DPRD memiliki hak yang diakui oleh hukum untuk menentukan kebijakan pemerintah daerah yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Lembaga ini memiliki hak anggaran, hak inisiatif, hak amandemen, hak angket, hak investigasi, dan mosi tidak percaya. Berdasarkan hak yang melekat itu, sudah cukup lebar untuk lembaga ini untuk menunjukkan fungsinya sebagai komponen dari pemerintah daerah.

Kemampuan DPRD dalam membuat peraturan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pemerintah daerah terkait kewenangannya sebagai realisasi dari menggunakan hak yang dimiliki, karena peraturan daerah dibuat dan ditetapkan sebagai pedoman bagi DPD dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Penggunaan hak inisiatif untuk mengusulkan rencana peraturan daerah dapat menunjukkan upaya DPRD dalam memahami isu yang berkembang di masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa mereka proaktif dan tidak menjadi anggota pasif.

Penggunaan hak-hak secara optimal yang ada pada anggota Dewan Perwakilan  Daerah merupakan realisasi dari proses demokrasi. Selain itu penggunaan hak secara maksimal, juga akan meningkatkan peran masyarakat dalam memegang pemerintah daerah, terutama jika dilihat dari sebagai representasi DPRD yang dapat mengontrol pemerintahan. Upaya DPRD Yogyakarta untuk menggunakan hak angket pada 1953, dan mosi tidak percaya, hak untuk dewan pemerintah daerah pada tahun 1955, yang merupakan bagian integral dari keterlibatan rakyat dalam mengendalikan arah pemerintahan.

Penggunaan hak angket  yaitu hak untuk mgnadakan penyelidikan, menunjukkan “keberanian” dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai representasi masyarakat, karena penyelidikan berkaitan dengan masalah kebutuhan rakyat pada umumnya. Penggunaan hak angket didasarkan pada pidato dalam rapat pleno DPRD pada 1, 14, 16, dan 21 April 1953 yang memutuskan bahwa DPRD merasa asing terhadap kebijakan Gubernur Militer Paku Alam VIII dalam menggunakan Dana Cadangan. Karena itu, panitia angket DPRD kemudian didirikan pada 23 April 1953, akan mengadakan penyelidikan terhadap manajemen. Investigasi terhadap Dana Cadangan dilakukan karena terjadi banyak penyimpangan dalam menggunakan uang. Menurut penyelidikan dari panitia angket, sejak pendudukan Jepang (1942-1945) hingga agresi militer Belanda (1947-1948) tidak memiliki masalah mengenai penggunaan Dana Cadangan, karena uang itu dikeluarkan berdasarkan keputusan tertulis.

Sementara itu, saat agresi militer Belanda, penggunaan bisa jadi secara lisan. Sehingga, sebagai staf administrasi, K.R.T. Kertonegoro (kepala bagian keuangan pemerintah daerah), kadang-kadang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan instruksi dan dijadikan tersangka bahwa ia menggunakan Dana Cadangan untuk dirinya sendiri. Fungsi Dana Cadangan terutama diperuntukkan bagi orang yang membutuhkan, namun dalam praktiknya kadang-kadang tidak hanya untuk orang yang membutuhkan, tapi juga tujuan utama adalah untuk komersial. Itu dapat dilihat, terutama dalam pembelian dan penjualan mobil, membeli dan menjual sepeda.

Respon Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Dana Cadangan, seperti yang diselidiki oleh panitia angket, yaitu munculnya mosi tidak percaya. Penggunaan kuesioner yang tepat menunjukkan bahwa komitmen DPRD dalam memperbaiki masalah yang terjadi dan itu dilihat bahwa penyimpangan telah terjadi. Ini menunjukkan keberanian untuk bertindak, yang dapat meningkatkan kesadaran demokrasi.

Keberanian DPRD dalam mengoreksi pelaksanaan pemerintah daerah kemudian diperkuat dengan upaya untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 22/1948, pasal 34 bahwa DPD bertanggung jawab kepada DPRD, karena mereka dipilih dari dan oleh anggota DPRD. Ini berarti bahwa keberadaan DPD itu bergantung pada kepercayaan atau tidak percaya DPRD. Masa kerja anggota DPD sama dengan anggota DPRD, yaitu lima tahun, tetapi jika anggota DPD melakukan penyimpangan, DPRD bisa melakukan mosi tidak percaya.

Kompleks Candi Prambanan, salah satu ikon Yogyakarta (BAPUSDA-DIY.PNRI.GO.ID)

Mari Berefleksi

Membaca tulisan Tri Yuniyanto tentang Yogyakarta boleh jadi bukanlah hal baru. Ada sederet kajian sebelumnya yang menjadikan Yogyakarta sebagai lapangan penelitian, baik dari aspek sejarah maupun sosial, politik, dan kebudayaan. Hal ini bisa dipahami karena memang Yogyakarta mendapatkan tempat “istimewa” dalam perjalanan Republik ini. Pun ketika membincangkan topik demokratisasi. Namun begitu, bukan berarti tulisan Yuniyanto sebuah kesia-siaan. Menjadikan Pemilihan Lokal pada 1951 sebagai pijakan tentu menjadi menarik karena Indonesia yang baru saja mengakhiri kecamuk revolusi. Topik demokratisasi dalam alam transisi monarki kerajaan tradisional Jawa juga tak kalah menariknya. Karena itu, mengkaji tulisan ini tak akan afdhal tanpa terlebih dahulu menengok Yogyakarta pada masa lalu. Beberapa catatan itu yang menjadi bahan refleksi saya itu.

1. Transformasi Kekuasaan Jawa

Tanpa bermaksud melakukan simplifikasi, entitas politik dan kebudayaan Jawa sudah hadir jauh sebelum Indonesia diproklamirkan. Sudah barang tentu kebudayaan Jawa lebih mapan dibanding konsep demokrasi Indonesia yang muncul belakangan. Konsep kekuasaan raja hadir ke nusantara seiring masuknya pengaruh Hindu. Nah, khusus di Jawa berkembanglah konsep kekuasaan Jawa (Moedjanto, 1987: 121). Kaidah-kaidah itulah yang kemudian dilembagakan Kerajaan Mataram, daerah kemudian bertansformasi menjadi beberapa entitas politik dengan poros utamanya terletak di Yogyakarta. Dengan begitu, mengkaji sistem politik Yogyakarta tidak bisa dipisahkan dari konsep kekuasaan Jawa.

Sejumlah historiografi tradisional seperti Babad Tanah Djawi (BTD) dan Serat Centhini menggambarkan betapa absolutnya kekuasaan seorang raja dalam masyarakat Jawa. Dalam BTD misalnya, menyebutkan, “Segala sesuatu yang ada di tanah Jawa, bumi tempat kita hidup, air yang kita minum, rumput, dan daun dan lain-lain yang ada di atas bumi, adalah milik raja.” (Moedjanto, 1987: 121). Penghimpunan kekuasaan dalam satu tangan berdasarkan kepentingan politik ini akan memelihara ideologi absolutisme monarki (Moertono, 1985: 42). Apalagi, raja juga dikatakan sebagai warananing Allah atau wakil atau penjelmaan Tuhan. Raja adalah pemegang seluruh kekuasaan negara secara mutlak.

Ilustrasi raja sebagai penguasa absolut juga tercermin dalam Serat Centhini yang menyebutkan bahwa raja merupakan dalang sejati yang berhak mengatur kehidupan dengan menerima mandat dari Tuhan. Dalang sejati adalah raja segala raja (Tuhan), sementara raja adalah pengganti nabi, nabi adalah pengganti Hyang Maha Agung, karena itu raja-nabi adalah Tuhan yang Nampak (Serat Centhini, VII, 1932dalam Moedjanto, 1987: 122). Orang Jawa percaya bahwa hanya rajalah satu-satunya perantara yang menghubungkan mikrokosmos manusia dengan makrokosmos para dewa. Moertono (1985: 42) menyebutkan, ide kekuasaan mutlak dan tertinggi dinyatakan dalam ungkapan wewenang murba wisesa yang berarti kemahakuasaan Tuhan mauoun kekuasaan raja. Lagi-lagi hal ini menegaskan bahwa raja merupakan pencerminan kedudukan Tuhan.

Konsep absolutisme kekuasaan raja diperkuat dengan adanya doktrin keagungbinataraan. Doktrin ini lekat dengan lakon pewayangan yang menggambarkan kekuasaan besar sebagai gung binathara, bau dhendha nyakrawati yang berarti sebesar kekuasaan dewa, pemelihara hukum, dan penguasa dunia (Moedjanto, 1987: 77-78). Dengan doktrin ini, raja sebagai penguasa negara berhak mengambil tindakan apa saja dan dengan cara bagaimana saja terhadap kerajaannya, termasuk semua yang ada di dalamnya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Di sini, raja-raja Mataram memerankan fungsi sebagai pembuat undang-undang, pelaksana undang-undang, dan juga hakim. Seolah-olah raja sama sekali tak tersentuh orang kebanyakan.

Idealisasi raja sebagai penguasa kerajaan ini tentu sangat kontras bila dibandingkan dengan konsep demokrasi yang berkembang kemudian. Komparasi ini menjadi sangat menarik bila dihubungkan dengan realitas kontemporer masyarakat Yogyakarta. Pergolakan identitas kultural dan modernisasi yang diembuskan pemerintah kolonial  melahirkan sebuah kondisi masyarakat transisi di Indonesia. Dan, salah satu momentum transisional tersebut adalah Revolusi Kemerdekaan. Pusaran Revolusi Kemerdekaan secara langsung maupun tidak langsung membawa Yogyakarta pada perubahan yang demikian cepat. Yogyakarta yang monarki bertranformasi menuju masyarakat demokratis dengan instrumen utamanya berupa pemilihan lokal pada 1951. Konsep tranformasi ini sejalan dengan definisi Bhaskar dalam Agus Salim (2002: 20) yang menekankan bahwa dalam perubahan sosial senantiasa terjadinya reproduksi dan transformasi.

Dalam bingkai transformasi itu pula Yogyakarta memasuki masa transisi dari sebuah negara berdaulat menjadi daerah khusus dalam pangkuan Republik yang merepresentasikan diri sebagai negara modern. Hal ini menarik karena Sultan Hamengku Buwono IX dengan mantap memastikan diri menjadi bagian dari Republik Indonesia yang baru berumur satu bulan. Jelas kondisi ini memunculkan dualisme dalam sistem kenegaraan di Yogyakarta. Masalah ini bisa dibilang selesai dengan terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta. Undang-undang ini mengatur Yogyakarta sebagai daerah istimewa setingkat provinsi. Dalam perkembangannya, UU ini mengalami tiga kali penyempurnaan tanpa mengubah esensi keistimewaan kerajaan.

2. Kawula-Gusti versus Daulat Rakyat: Potret Perubahan Sosial

Mengkaji kekuasaan sejatinya tidak melepaskan diri dari objek yang dikuasai: rakyat. Dalam perspektif perubahan sosial, komparasi Yogyakarta sebelum dan sesudah kemerdekaan memberikan sebuah gambaran utuh tentang perubahan sebuah masyarakat. Bagaimanapun perubahan kekuasaan absolut menjadi demokratis menunjukkan gambaran yang demikian kontras dalam episode sejarah. Salah satu kontras itu adalah pergeseran masyarakat feodal menjadi masyarakat demokratis. Yakni, masyarakat yang nyaris tanpa kuasa menjadi sebuah entitas utama dalam tata kehidupan bernegara.

Mengapa kontras? Jawabannya bisa dirunut dari konsep kekuasaan Jawa yang absolut itu. Dalam konsep kekuasaan Jawa itu, relasi raja-rakyat tergambar dalam konsep kawula-gusti. Keduanya merupakan unsur penting dalam keberlangsungan sebuah organisasi: yang mengatur dan yang diatur; pemimpin dan pengikut (Moertono, 1985: 17-19). Pola ini sangat khas karena bukan semata-mata ikatan formal antara penguasa dengan rakyat, melainkan berkembang sebuah ikatan personal, saling hormat, dan tanggung jawab.

Dalam mistik Jawa, ungkapan jumbuhing kawula gusti yang berarti menyatunya hamba dan tuan melukiskan tujuan tertinggi dalam hidup manusia. Moertono menilai pelukisan ini begitu dramatis karena kata kawula dan gusti menunjukkan status manusia paling rendah di satu sisi dan paling tinggi dalam masyarakat. Jurang kultural ini semakin dilembagakan dengan penggunaan bahasa Jawa yang berlainan satu sama lain, khususnya pengembangan tataran ngoko-krama (Moedjanto, 1987: 42). Instrumen lainnya adalah tata cara pemakaian busana dan tata cara penghormatan (Moertono, 1985: 19).

Penggambaran masyarakat Jawa di atas sangat kontras dengan hukum demokrasi yang memberikan kedaulatan untuk rakyat. Representasi daulat rakyat tersebut adalah pemilihan umum untuk menempatkan wakil-wakil rakyat dalam lembaga perwakilan. Tentu, hal ini menjadi hal baru dalam masyarakat Yogyakarta. Masyarakat kebanyakan yang semula adalah kawula tanpa kuasa tiba-tiba mendapat hak untuk menyampaikan aspirasi politiknya. Penyampaian aspirasi politik ini ditandai dengan adanya pemberian  suara untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemberian suara dalam pemilihan umum lokal yang digelar pada 1951 menjadi sangat demonstratif karena sebelumnya mereka belum pernah menyampaikan hal serupa.

Pemberian suara ini menjadi simbolisasi dari demokrasi yang di dalamnya mengharuskan adanya partisipasi politik betatapun hal itu dianggap sebagai partisipasi paling kecil (Rush dan Althoff, 2011: 127). Dianggap kecil karena hal itu hanya menunjukkan keterlibatan minimal yang berhenti manakala pemberian suara tekah dilakukan. Namun demikian, Gabriel A. Almond, 2006: 47) menilai pemberian suara sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling tersebar luas.

Artikel Yuniyanto ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana sebuah transisi itu berlangsung. Atas nama transisi demokrasi itu pula Yogyakarta menunjukkan keunikannya. Meskipun benar bahwa demokrasi memberikan kedaulatannya untuk rakyat melalui pemilu, namun di dalamnya masih menunjukkan adanya fenomena masuknya sejumlah bangsawan ke dalam daftar calon wakil rakyat maupun pengurus partai politik. Hal ini bisa dilihat dari adanya 84 orang dari 209 calon anggota DPRD yang merupakan pemilik gelar bangsawan. Di sisi lain, B.P.H. Poerbojo yang tidak lain dari saudara Sultan Hamengkubuwono (HB) IX memegang posisi sebagai pemimpin Persatuan Indonesia Raya (PIR).

3. Tahta untuk Rakyat: HB IX sebagai Elite Modern

Benar bahwa demokrasi memberikan tempat istimewa bagi rakyat. Namun demikian, demokratisasi yang berlangsung di Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Sultan sebagai raja. Boleh dibilang, proses demokratisasi Yogyakarta sangat dipengaruhi sejauh mana Sultan mau melakukannya atau tidak. Menempatkan Sultan sebagai faktor determinan berarti kita melihatnya dalam paradigma doktrin determinisme heroik yang berakar dalam asumsi individualisme dan voluntarisme yang lebih umum. Doktrin ini mengasumsikan bahwa sejarah adalah pengaruh tindakan individu dan sejarah adalah respons atau upaya individu yang paling lunak (voluntarism) (Sztompka, 2007: 310).

Sztompka menempatkan individu sebagai katalisator utama, dalam hal ini individu yang besarlah yang mampu melakukan hal istimewa, dalam arti menyebabkan perubahan historis besar. Dengan kata lain, Sztompka menempatkan orang besar sebagai agen perubahan. Dalam persektif ini, Sultan HB IX sangat relevan untuk ditempatkan pada posisi itu. HB IX adalah motor perubahan di Ngayogyakarta Hadiningrat. HB IX dianggap sebagai individu dengan kualitas pribadinya yang khas (pengetahuan, kecakapan, bakat, keterampilan, kekuatan fisik, kecerdikan ataupun kharisma) bertindak mewakili orang lain atas nama masyarakat Yogyakarta dan untuk kepentingan mereka pula.

Sosok Sultan HB IX ini menarik karena sebenarnya dengan mendeklarasikan diri sebagai bagian dari bayi Republik sama artinya dengan memereteli kekuasaan yang melekat dalam dirinya sebagai sebagai seorang raja absolut. Untuk menjawab keanehan tersebut hendaknya kita melirik perjalanan karier Sultan sebagai seorang bangsawan, terutama aspek pendidikannya. Sebelum dipanggil pulang pada 1939 ke keraton, HB IX muda adalah mahasiswa di Universitas Leiden. Anak muda yang lahir pada 1912 ini dinobatkan menjadi raja pada 1940 setelah HB VIII wafat tidak lama setelah kedatangan HB IX dari Negeri Belanda. Sejak itulah dia melakukan serangkaian pembaruan (Ricklefs, 1991: 329).

Latar belakang pendidikan modern yang melekat pada sosok elite terpelajar HB IX menjadi dasar bagi lahirnya sebuah perubahan tatanan kenegaraan, termasuk menyangkut cara pandang terhadap modernitas dan kemerdekaan. Moedjanto (1987: 125-127) mencatat sejumlah langkah pembaruan yang dilakukan Sultan muda. Bahkan, HB IX dianggap sudah mempraktikan demokrasi jauh sebelum orang lain memikirkannya. Tidak lama setelah dilantik pada 18 Maret 1940 dia melakukan setidaknya tujuh hal pokok di keraton. Antara lain (1) penghapusan jabatan patih, sehingga raja bisa berhubungan langsung dengan rakyat; (2) penyederhanaan sejumlah upacara yang memakan biaya besar; (3) membuka kesempatan menjadi pamong praja bagi publik; (4) menghapuskan jabatan wedana yang dianggapnya hanya menjadi penghubung bupati dan panewu atau camat; (5) Melibatkan tokoh masyarakat dalam panitia kapanewon; (6) Segera setelah Kemerdekaan diproklamasikan menyesuaikan diri dengan pemerinatahan pusat dengan membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNI-D); (7) Menerappan prinsip kepemimpinan ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani dalam kehidupan sehari-hari.

Kepeloporan Sultan HB IX sejalan dengan filosofi tahta untuk rakyat sebagai manifestasi dari doktrin keagungbinataraan modern. Alih-alih menginginkan kembalinya kejayaan Mataram lama, HB IX adalah dengan bulat menyatakan masuknya Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia yang dinyatakan dalam Maklumat 5 September 1945. Sebagai konsekuensinya, Sultan menjadi kepala daerah yang bertanggung jawab kepada Presiden. Belakangan, Sultan pula yang bersedia menampung Sukarno dan Hatta di Yogyakarta ketika Jakarta jatuh ke tangan Belanda. Pada saat bersamaan, ibu kota Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta.

Paparan di atas menunjukkan bahwa keberpihakan Sultan kepada rakyat turut menjadi akselerator proses demokratisasi di Yogyakarta pada awal kemerdekaan. Dua hal yang patut dicermati adalah pemilihan untuk bergabung dengan Republik dan pemangkasan birokrasi kerajaan. Di sini Sultan berani melakukan reformasi birokrasi dari aristokrasi yang berpusat kepada kekuasaan tradisional menjadi birokrasi modern. Pendidikan Barat HB IX turut memberikan pengaruh Weber dalam rasionalisasi birokrasi. Ritzer (2007: 37) menjelaskan, teori birokrasi modern yang dikembangkan Weber menunjukkan adanya hierarki jabatan-jabatan, perbedaan pribadi dan jabatan, pertimbangan kompetensi pejabat.

Dalam dimensi kehidupan bernegara, pendidikan Barat pada Sultan memberikan pemahaman baru tentang konsep bernegara secara modern. Di tengah kecamuk Perang Dunia, maka Sultan melihat bahwa negara-negara demokratislah yang akan mendapatkan tempat di masyarakat. Apalagi, pasca Perang Dunia II kemenangan berada di tangan negara-negara demokrasi. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat dualisme birokrasi ketatanegaraan dalam keraton Yogyakarta (Wertheim, 1956). Di satu sisi, Sultan berperan sebagai kepala daerah yang memiliki atasan Presiden. Di sisi lain, Sultan adalah pemegang tampuk kekuasaan. Barangkali keunikan inilah yang melekat dalam sejarah Yogyakarta. Dan, oleh karenanya hal itu menjadi unik. Bagi Sultan, tahta untuk rakyat. (*)

Rujukan

Almond, Gabriel A. “Sosialisasi, Kebudayaan, dan Partisipasi Politik” dalam Mas’oed, Mochtar dan MacAndrews, Colin. 2006. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Moedjanto, G. 1987. Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja-raja Mataram. Yogyakarta: Kanisius.

Moertono, Soemarsaid. 1985. Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Ricklefs, M. C. 1991. Sejarah Indonesia Modern. Terjemahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2007. Teori Sosiologi Modern (Edisi VI). Jakarta: Kencana.

Rush, Michael dan Althoff, Phillip. 2011. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rajawali Pers.

Salim, Agus. 2002. Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Sztompka, P. 2007. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada.

Wertheim, W. F. 1956. Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change. 2nd Edition. Bandung: Sumur Bandung.

Komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: