Resolusi Konflik Antar-Etnik dan Agama

3

April 12, 2012 by ahmadnajip

Judul Buku
Manual Advokasi: Resolusi Konflik Antar-Etnik dan Agama

Penulis
Ma’arif Jamuin

Penerbit
CISCORE Indonesia

Tempat  Terbit
Surakarta

Tahun Terbit
2004

 

Bagian Satu: Yang Dipersoalkan

 A.        Klaim Kebenaran

Asal mula konflik agama pada umumnya bersumber pada adanya klaim kebenaran. Terdapat dua kepentingan yang berkaitan dengan klaim ini. Pertama, klaim kebenaran sebagai alat peneguh keyakinan dan landasan normatif peribadatan. Kedua, menjadi alat pembenar (justifikasi) bagi perjuangan politik aliran. Celakanya, kepentingan kedua menjadi sangat dominan dalam kehidupan pemeluk agama di Indonesia.

Baik dalam dimensi syariat maupun politik, klaim kebenaran timbul sebagai reaksi atas kegelisahan  penganut agama dalam menghadapi pilihan. Di sinilah muncul ruang untuk menentukan pilihan berdasarkan pijakan berpikir masing-masing. Dalam perkembangannya, pilihan-pilihan tersebut diterjemahkan berdasarkan interpretasi masing-masing. Saling klaim kebenaran pada akhirnya memicu disharmoni dalam relasi sosial di masyarakat. Kaidah hukum universal berupa sunnah al-Allah menjadi samar ketika berada dalam situasi saling klaim kebenaran.

Di Indonesia, perbedaan interpretasi mengakibatkan polarisasi antarkelompok agama. Polarisasi ini melahirkan dua arus utama, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Perbedaan interpretasi dalam ranah fikih bertranformasi ke dalam politik, bahkan dalam politik praktis berupa berdirinya partai politik yang berafiliasi –atau setidak-tidaknya– memiliki basis massa dari kalangan kelompok agama. Fenomena serupa juga terjadi dalam agama Kristen yang kemudian melahirkan dua agama baru: Katolik dan Protestan.

 B.        Teologi

Proses pemahaman agama melalui jalan teologis telah melahirkan relasi sosial yang kaku di masyarakat. Agama telah melahirkan stratifikasi sosial secara alamiah berupa pemegang otoritas teologis di satu sisi dan pengikut di sisi lain. Para elite, dalam agama mana pun, berperan sebagai penafisir tunggal terhadap ayat-ayat Tuhan maupun fenomena. Sementara itu, kelompok akar rumput berkewajiban mengikuti fatwa kaum elite. Dari sinilah muncul kepatuhan atau bahkan fanatisme dalam relasi vertikal.

Sialnya, para elite yang berperan sebagai teolog tidak jarang memberikan peluang untuk berkonflik. Interpretasi antarteolog diyakini oleh masing-masing pengikut sebagai kebenaran mutlak. Lahirlah kelompok-kelompok eksklusif dalam agama tertentu. Akibatnya, umat mudah terombang-ambing di antara polemik kebenaran yang disuguhkan para teolog. Akar rumput seakan kehilangan haknya untuk menentukan kebenaran sendiri. Pintu ijtihad tertutup bagi kalangan non-elite. Pada akhirnya, teologi menggiring para penganutnya ke dalam sangkar-sangkar eksklusivitas.

Mari kita bandingkan dengan agama-agama “bumi” yang relatif berbeda dengan agama “langit” seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Agama-agama langit seperti animisme, dinamisme, Hindu, Budha, dan lain-lain lebih memberikan ruang bagi kemanusiaan. Agama produk alam fana ini lebih mencurahkan pada fungsi pelayanan bagi kehidupan daripada menambah jumlah pengikut. Agama bumi dunia ini lebih mengedepankan solusi keagamaan. Dibanding agama “langit”, agama “bumi” lebih universal dan inklusif. Karena itu, sejatinya spirit inklusivisme juga hidup dalam agama-agama “langit”.

Paradigma inklusif berpandangan perlu adanya pembedaan antara dakwah (kehadiran penyelamatan) dan pengakuan terhadap agama lain. Paradigma ini mencoba memadukan antara visi teologis dan penggunaan akal dalam mengarungi keberagaman. Akal menjadi pemilah benang kusut klaim-klaim kebenaran. Sementara  hati berfungsi sebagai kontrol terhadap hal-hal intuitif. Pandangan pluralis ini juga berpandangan bahwa setiap agama mempunyai jalan keselamatannya sendiri. Dengan demikian, klaim kebenaran tunggal harus ditolak.

Perlu kiranya ditegaskan bahwa teologi Islam berakar dari satu kata kunci: salamah. Derivasi akar kata itu mengandung maksud bahwa Islam mendeklarasikan diri sebagai agama yang mengemban kesadaran moral dan tugas untuk duduk bersama rendah dan berdiri sama tinggi dengan agama lain. Dengan begitu, teologi Islam adalah membebaskan dan menyejahterakan umat manusia di permukaan bumi. Sudah seharusnya umat Islam lebih toleran, mengakui dan melindungi agama lain dan tentu saja terhadap pemeluknya sendiri.

Teologi pada dasarnya memberi penekanan bahwa setiap manusia mempunyai nilai-nilai universal yang harus dihormati. Namun demikian, teologi pluralisme bukan berarti penyeragaman keanekaragaman kebudayaan. Faham ini menjunjung tinggi keberagaman dan menghargai perbedaan yang muncul di masyarakat. Titik temu teologi pluralis bagi kelompok etnik dan agama bukan pada bentuk peleburan, melainkan pada sikap toleran terhadap keragaman itu sendiri.

 C.        Peran Agama

Tak dapat dipungiri bahwa agama berperan besar dalam sejumlah konflik di muka bumi. Wajar bila kemudian AN Wilson menyebut bahwa agama dapat dianggap sebagai penyebab terjadinya berbagai konflik sosial. Agama telah mendorong seseorang untuk mengagungkan perasaan dan pendapat sendiri atas pendapat orang lain. Pemelik agama cenderung mengklaim sebagai pemilik kebenaran. Intinya, dalam suasana ekstrem dan fanatik, agama bisa membawa manusia terjebak pada situasi saling menganiaya antarsesama.

Deretan konflik seakan menunjukkan bahwa agama memiliki peran ganda. Agama sebagai jalan menuju kemuliaan sekaligus membawa pada jalan peperangan dan berujung pada kehancuran. Hidup berselimut agama ibarat memeluk dua mata pisau yag sama-sama tajam, berlawanan, dan berusaha saling menghujam. Dalam perspektif lebih luas, agama dianggap sebagai penentu jalannya sejarah. Samuel Huntington dengan idenya tentang benturan peradaban (clash of civilization) menganggap bahwa masa depan akan sangat ditentukan oleh benturan antara Barat dan Islam, ideologi dan dan kekuasaan.

Realitas sosial menunjukkan bahwa agama kerap mendorong para pengikutnya untuk membenarkan segala bentuk konflik terhadap agama lain. Konflik besar bisa ditimbulkan agama manakala doktrin mengeras, yakni mengkristalnya perasaan dan sikap secara eksklusif pada diri pemeluknya. Sikap ini mengondisikan para pemeluk agama untuk mengklaim bahwa dirinya yang paling benar. Keyakinan inilah yang kemudian menjadi pemicu konflik.

Konflik sosial juga tidak lepas dari peran agama yang cenderung menerapkan standar ganda dalam melihat agama lain. Para pemeluk agama kerap menganggap agamanya merupakan ukuran tertinggi dari sebuah kebenaran. Hal ini kemudian dikontraskan dengan melihat agama lain memiliki kekurangan atau tidak ideal. Standar ganda itu juga digunakan sebagai alasan pembenar untuk segala bentuk tindak kekerasan bernuansa agama.

 D.        Rasialisme

Rasialisme atau pertentangan antarras di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang dimulai pada abad ke-19. Kebijakan adu domba (devide et impera) ini terus dikembangkan hingga akhir masa kekuasaannya pada pertengahan abad ke-20. Fakta konkret politik adu domba yang dilakukan Belanda adalah pemecahan kerajaan Mataram di Pulau Jawa. Belanda memanfaatkan friksi di linkungan kerajaan untuk kepentingan politik kolonial. Fokus utamanya adalah menguasai dan mengeksploitasi aset-aset ekonomi di wilayah kerajaan sekaligus menekan kekuatan politik pribumi.

Penetrasi kolonial diawali dengan memindahkan keraton Kartasura ke Solo dan menyerahkan pesisir Jawa bagian utara kepada VOC setelah sebelumnya mendompleng konflik Pakubowono II pada 1743. Pada tahun 1755, Belanda memecah Mataram menjadi empat kerajaan melalui Perjanjian Gianti. Sistem politik kolonial terus berlanjut dengan menggerogoti wilayah Vorstenlanden atau tanah-tanah kerajaan, istilah untuk membedakan dengan wilayah lain di Jawa. Pembagian wilayah dimaksudkan untuk mencegah konsentrasi kekuatan orang-orang Jawa di bawah kendali Mataram.

Tak hanya Mataram, politik rasialisme juga dilakukan dengan cara membenturkan warga Tionghoa dengan Jawa. Konflik juga dibangun melalui kebijakan tanam wajib atau cultuur stelsel dan pendirian Lembaga Bahasa Jawa (Instituut Voor het Javaansche Taal) yang di kemudian hari berkembang menjadi pusat studi Javanologi. Lembaga ini membuka peluang bagi trah Mataram untuk mengenyam pendidikan Barat di Belanda. Sebaliknya, timbul kalangan elite baru non-Mataram yang juga menaruh minat pada kesusasteraan. Gesekan antara priyayi baru dengan bangsawan ini terus dipelihara oleh Belanda.

Politik kolonial terus bergulir. Setelah dikotomi bangsawan dan nonbangsawan, Belanda juga mengacak-acak perkumpulan Syarikat Islam (SI). Caranya dengan menghasut sejumlah kalangan untuk berkonfrontasi dengan SI yang dianggap merongrong kepentingan kolonial. Bentuk lain adalah dengan membuka konflik antara penduduk asli dengan pendatang.

 E.         Radikalisme Politik

Radikalisme politik tampaknya sudah menjadi keniscayaan di Indonesia. Memori kelam masa kolonial menjadi acuan untuk menjalankan praktik politik pada masa kini. Para politisi terpuruk pada pola kekuasaan tiran, kejam, dan otoriter. Pada praktiknya, kekerasan akibat otoritarianisme menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan. Parahnya, kekuasaan telah menjadi obsesi banyak orang di Indonesia.

Kekerasan politik berwujud dalam beragam bentuk. Salah satu bentuk halus berupa pemasungan hak-hak politik rakyat. Sementara pers sebagai salah satu pilar demokrasi sengaja dibungkam sehingga kehilangan fungsinya sebagai alat kontrol. Inilah yang selalu menggiring rakyat ke arah penderitaan. Pada saat yang sama, otoritarianisme memberikan peluang kepada penguasa untuk menyelewengkan kekuasaan.

Kekerawsan politik tampaknya belum akan berakhir. Terlebih ketika kekerasan tak hanya dilakukan para elite, melainkan turut dipraktikkan masyarakat. Radikalisme akar rumput makin menajam ketika mereka sadar bahwa aspirasi politik mereka disumbat. Mereka kecewa bahwa selama ini partisipasi politik mereka telah dibelokkan. Mereka hanya menjadi objek politik, dan hukum telah menjadi alat untuk menindas rakyat.

F.         Kesenjangan Ekonomi

Ekonomi menjadi salah satu faktor determinan dalam sejarah kekerasan di Indonesia. Kesenjangan antarkelompok menjadi titik rawan munculnya konflik etnik maupun agama. Secara empirik, proses terjadinya kesenjangan ini dipicu sulitnya mendapatkan akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan sistem distribusi tidak seimbang. Kesenjangan semakin melebar akibat sulitnya etnik tertentu mengakses lingkaran bisnis jaringan etnik lainnya. Akibatnya, struktur kepemilikan ekonomi menjadi terpilah secara tajam.

Di bagian lain, asosiasi-asosiasi sosial tumbuh terkotak-kotak di masyarakat. Kelompok the have berhimpun dalam wadah-wadah eksklusif lengkap dengan simbol-simbol kekayaannya. Sedangkan kelompok miskin bergerombol dalam berbagai paguyuban lengkap dengan simbol-simbol penderitaannya. Sensitivitas dalam solidaritas etnik dan perasaan senasib kemudian menjadi begitu menakutkan bagi sejumlah kalangan. Yang turut memperburuk adalah sulitnya kelompok miskin memahami bahwa kaya-miskin adalah persoalan etos kerja.

 G.        Arogansi Budaya

Kebudayaan sesungguhnya merupakan hasil dari dan tumbuh dalam suasana konflik. Van Peursen berpendapat dibangun atas dasar tarik-menarik antara transendensi dan imanensi. Yakni, lingkaran fakta yang mengurung manusia dalam keniscayaan alam dan keterbukaan yang dicapai oleh penilaian kritis. Produk dari tarik-menarik itu berupa piranti teknologis untuk memenuhi dan memudahkan kehidupan.

Konflik kebudayaan di Indonesia dikenal dengan “polemik kebudayaan” yang memuat adanya perbedaan (atau pertentangan) di dalamnya. Polemik merupakan perdebatan tentang pilihan desain kebudayaan yang hendak diterapkan di suatu negara yang baru lahir. Indonesia pun berada di simpang jalan antara Kebudayaan Barat dan Kebudayaan Timur. Peristiwa lainnya berupa perdebatan antara penganut humanisme universal dan realisme sosialis. Polemik ini menjadi sarana penegas posisi antarkomunitas.

Aspek lain yang mendukung mengerasnya konflik kebudayaan terekspresikan dalam bentuk simbol. Simbol merepresentasikan kebudayaan, baik testruktur maupun maupun tidak. Namun demikian, simbol bukanlah realitas dari kebudayaan itu. dalam simbol, titik rentannya terletak pada terjadinya peluang generalisasi berlebihan. Yakni, ketika simbol direduksi menjadi realitas sehingga mengabaikan esensi. Secara politik, simbolisasi atau labelling dipergunakan untuk mengunggulkan, meminggirkan, sekaligus membunuh kebudayaan.

Poin penting dalam konsep kebudayaan adalah bagaimana menjelaskan bahwa kebudayaan bisa memicu konflik. Kata kuncinya terletak pada sikap arogan dan perasaan lebih unggul dari yang lain. Dalam konteks kebudayaan, arogansi budaya yang mewujud pada sikap individu maupun kelompok sesungguhnya menjadi persoalan. Pendukung kebudayaan tertentu kerap mengabaikan eksistensi kebudayaan lain. Padahal, konflik dapat dihindari manakala masing-masing pihak bisa merelatifkan entitas kebudayaannya.

 Bagian Dua: Arena

 A.        Bilik-bilik Suci

Sejarah mencatat bahwa segala bentuk konflik yang terjadi selama berabad-abad lalu memiliki akar agama. Semua bentuk konflik itu tidak dapat dipisahkan dari tempat suci. Keberadaan tempat ibadah menjadi pendukung tindak kekerasan. Tempat-tempat itu pada posisi terpisah secara eksklusif. Tempat-tempat suci telah dikendalikan oleh satu atau sejumlah orang yang masing-masing mempunyai cara pandang berbeda-beda.

 Gambaran berbagai sifat yang melekat pada perilaku pemeluk agama telah megikibatkan kesucian  tempat menjadi tercemar.  Sejarah mencatat bahwa konflik-konflik pada masa lalu. Semua bentuk ini tidak dapat dipisahkan dari keberadaan tempat-tempat itu. Masing-masing tempat menjadi pendukung tindak kekerasan. Di samping itu, keberadaannya juga tidak jarang memicu konflik sosial.

Mengapa bilik-bilik suci menjadi tempat bersemainya konflik? Hal ini tidak bisa dilepaskan dari cara pandang para pemeluk agama. Perbedaan di kalangan elite agama mengkristal demikian hebat di kalangan pengikutnya. Berbagai macam isi khutbah yang diserukan di tempat suci itu sering kali menjadi bias. Nuansanya justru cenderung mengondisikan orang untuk menegaskan diri memusuhi orang lain. Jemaah dibawa kepada sikap dan kesadaran keliru dalam membela agamanya.

B.        Dakwah Agama

Metode dakwah konvensional terus mendapat kritik dalam beberapa tahun terakhir. Terutama menyangkut materi yang kemudian memicu kerusuhan di berbagai tempat. Kritik utama ditujukan kepada para juru dakwah yang terjun ke dalam politik praktis. Kemudian instutusi agama yang menjadi perpanjangan tangan kekuasaan. Berikutnya pola dakwah yang berorientasi pada penambahan jumlah pengikut untuk kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Tidak kalah pentingnya adalah bentuk dakwah yang tidak memberdayakan umat. Ada lagi kritik mendasar tentang disfungsi lembaga pendidikan bagi usaha pembebasan manusia beragama dari sikap fatalistis.

Pada umumnya, dakwah berupaya mengondisikan orang-orang untuk mengagumi sifat-sifat para pahlawan. Sikap heroisme ditanamkan secara mutlak dan kecerdasan akal cenderung dinafikan. Kesan tersebut terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Inilah yang kemudian mengkristal menjadi permusuhan yang berlaku di setiap generasi. Cara pandang juru dakwah sangat lambat menyikapi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Dengan demikian, diperlukan semacam reorientasi dakwah sebagai media resolusi konflik sosial. Dakwah sejatinya menjalankan fungsi normatif, yakni mengajak umat memperbaiki kehidupannya dengan cara memperbaiki hubungan antarsesama manusia, Tuhan, dan lingkungan. Dakwah sejatinya mendorong pada upaya memperbaiki kondisi perekonomian dan mendorong terciptanya keadilan bagi semua pemeluk agama. Arah dakwan demikianlah yang seharusnya menjadi orientasi juru dakwah.

 C.        Ketersinggungan Agama

Ketersinggungan agama erat kaitannya dengan peran juru dakwah sebagai penyampai pesan “kebenaran”. Ketegangan muncul akibat penafsiran yang dilakukan elite agama atau juru dakwah yang mengkristal menjadi kebencian di kalangan pengikut. Dari sini muncul stigmatisasi dan stereotifikasi dari satu kelompok dalam melihat kelompok lainnya. Dalam banyak kasus, dakwah kerap menjadi pemupuk fanatisme dan penyubur watak garang pemeluk agama. Bentuk-bentuk dakwah itulah yang kemudian menjadi pemicu konflik antarsesama pemeluk agama maupun interrelasi antara satu agama dengan agama lainnya.

Pesan-pesan halus dan lembut dari agama langit diam-diam diubah menjadi suara komandan yang galak. Agama mengalami disfungsi menjadi instrumen yang mengabdi pada kekerasan. Pemeluk agama mengalami kelumpuhan daya kritis dan menjadikannya sebagai kekuatan baru yang berbahaya. Etika keberagamaan seolah mati seiring dominasi kepentingan politik yang mengeras. Kondisi ini diperburuk dengan mencuatnya primordialisme agama yang meluas ke arah primordialisme kedaerahan, kesukuan, dan lain-lain.

 D.        Ketersinggungan Etnik

Di negara dengan keberagaman etnik luar, Indonesia menjadi sangat rawan konflik akibat gesekan antaretnik. Identitas yang melekat pada individu baik karena bawaan keturunan maupun pengaruh kultural kerap menjadi hal yang dipersoalkan dalam relasi sosial. Dua hal itu menjadi variabel dalam menentukan watak, sikap, dan perilaku individu. Dalam kehidupan sehari-hari muncul kecenderungan individu menandai sikap masing-masing yang kemudian memicu persoalan rumit dalam relasi sosial.

Gesekan antara etnik Tionghoa dengan etnik Jawa atau Sunda merupakan potret umum yang hidup dalam masyarakat. Hal mendasar yang menjadi pemicu ketersinggungan tersebut terletak pada persoalan harga diri, ekonomi, dan agama. Ketiganya rentan menjadi pemicu konflik manakala ketersinggungan mengkristal secara ekstrem. Fenomena serupa juga muncul dalam konflik antar-etnik lokal Indonesia. Sejumlah kerusuhan di tanah air bermula dari adanya ketersinggungan satu etnik dari etnik lainnya. Sebut saja misalnya kasus Dayak versus Madura, Islam versus Kristen di Ambon, dan lain-lain.

Untuk itu, perlu adanya dialog antar-etnik secara terus-menerus untuk membangun kesadaran masyarakat bawah ihwal arti penting keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini bertujuan menghindari berbagai macam kesan dan sikap distortif dari kalangan pemeluk agama. Pembicaraan di kalangan akar rumput kembali disuarakan melalui media massa untuk memberikan resonansi bagi khalayak. Cara ini diharapkan mampu menjernihkan problem akut dalam kehidupan bermasyarakat. Bahasa pergaulan sedapat mungkin menghindari kesan menyudutkan kelompok lain. Pertemuan-pertemuan inklusif pun perlu dikembangkan lebih jauh.

E.         Kesenjangan Ekonomi dan Relasi Kultural

Terdapat persoalan patologis dalam hubungan sosial masyarakat kita. Persoalan tidak hanya muncul karena kekayaan dan kemiskinan yang menjadi simpul ekonomi yang memisahkan masyarakat secara objektif, tetapi lebih karena kekayaan maupun kemiskinan memang diciptakan untuk mengukuhkan jarak antarmereka. Kondisi ini bisa dianalisis dengan menggunakan teori konflik ala Marx yang menitikberatkan pada benturan antarkelas.

Disparitas mencolok dalam distribusi kekayaan pada akhirnya memicu ketidakseimbangan masyarakat. Jarak antara miskin dan kaya sulit direduksi akibat dari kecenderungan yang sulit memihak kepada upaya tersebut. Terlebih ketika simbol-simbol kekayaan acapkali juga menyinggung perasaan orang miskin. Sudah barang tentu langkah demonstratif dalam menunjukkan kekayaan semakin menghambat relasi sosial antara mereka yang kaya dengan kaum miskin.

Di bagian lain, konflik juga turut dipicu relasi kultural yang tidak seimbang. Konsep patron and client relationship yang berwujud dalam aneka bentuk semakin mengokohkan adanya pembeda antara kalangan priyayi dengan rakyat jelata. Dalam masyarakat Jawa, dikotomi keduanya menjadi sangat jelas dalam hubungan bendoro dan buruh. Buruh diasosiasikan sebagai wong cilik yang bertugas mengabdi kepada orang kaya. Relasi keduanya ditandai dengan pengabdian, kesetiaan, dan kepatuhan tiada tara.

 Bagian Tiga dan Empat: Jalan Resolusi dan Advokasi

Resolusi berupaya mengelola konflik (conflict management) agar tidak terjadi konflik terbuka. Sementara advokasi merupakan program aksi untuk meredam, menghentikan, dan mendamaikan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Model-model yang dikembangkan berupa modul ini merupakan endapan pengalaman penulisnya selama terlibat dalam upaya resolusi konflik di tanah air.

Pengalaman membawa pesan bahwa bangsa Indonesia perlu merefleksikan kembali secara jernih sejumlah akar masalah yang muncul dalam konflik-konflik sosial. Refleksi tersebut dituangkan ke dalam perundang-undangan yang memiliki kemampuan mengikat dan memfasilitasi seluruh warga negara.

Secara makro, perlu adanya upaya untuk membuka kembali ruang untuk mengkritisi substansi dasar negara. Hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah landasan normatif yang mengatur relasi antariman. Secara mikro, konstruksi sosial atas kenyataan kekayaan beragam indentitas perlu diinformasikan secara jernih lewat pendidikan.

Upaya strategis dalam resolusi konflik adalah dengan mereduksi klaim-klaim kebenaran. Tentu upaya ini tidak mudah karena setiap agama cenderung subjektif dalam membela agamanya. Pada tahap penafsiran kerap kali penganut agama terjebak pada konsepsi kebenaran mutlak berupa keengganan merelatifkan kebenaran agamanya. Perbedaan pemahaman ini hanya dapat direduksi melalui upaya jangkan panjang. Di sinilah diperlukan beberapa pendekatan. Pertama, pemberdayaan para pemeluk agama. Kedua, merevisi produk penafsiran atas teks ajaran dan dogma agama. Ketiga, mendialogkan persoalan sakral antar-agama. Keempat, membangun kerjasama bagi kajian agama secara bersama.

Resolusi konflik juga dapat dilakuan dengan adanya dialog antar-agama atau aliran. Isu-isu yang kerap mendorong para pemeluk agama ke arah konflik bisa menjadi fokus dalam proses ini. Upaya ini lebih diarahkan kepada akar rumput karena merekalah yang selama ini kerap terjebak dalam kubangan konflik berkepanjangan. Dialog ini bertujuan mentransformasikan pandangan kusut ke arah ide cemerlang untuk membangun wawasan keberagaman dan kebersamaan. Dialog juga dilakukan dalam konteks antarbudaya.

Sementara itu, langkah advokasi dilakukan dengan menempuh sejumlah cara dan model. Beberapa model yang dikembangkan Ciscore adalah: (1) dialog interaktif melalui media elektronik, baik radio maupun televisi; (2) dialog dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik; (3) penyelesaian kasus per kasus; (4) pemberdayaan ekonomi kelompok marjinal; (5) dialog melalui polemik melalui media cetak.(NAJIP HENDRA SP)

Diresume untuk keperluan tugas mata kuliah Agama dan Perubahan Sosial.

3 thoughts on “Resolusi Konflik Antar-Etnik dan Agama

  1. rushadi says:

    Hmmm…
    Bacaan tengah malam yang cukup mengembalikan gairahku.
    Padat dan lugas dalam menyampaikan.
    Memang terdapat beberapa kata dan beberapa huruf yang salah ketik.
    Namun begitu tidak mengurangi esensi pemaknaan yang ingin disampaikan.

    ***

    Andai berkenan, sudi kiranya juga mengulas mengenai penyakit yang sedang diderita oleh bangsa ini dengan pisau teori konflik.

    ***

    Terimakasih ^_^

  2. abdul herlambang says:

    kita harus belajar berfikir dan melihat secara bijak tidak melihat secara ‘hitam putih’.kita harus bisa memilah antara iman dan konflik,sebab iman adalah masalah pribadi yang tidak bisa diganggu gugat,sedang konflik adalah masalah manusia dengan manusia yang harus dicari akar penyebabnya secara pragmatis untuk dicari siapa yang salah dan siapa yang benar.
    klaim kebenaran adalah essensi iman,tak ada iman tanpa meyakini suatu kebenaran hakiki yang menjadi pegangan,tak bisa seorang disebut ‘ber iman’ tapi ia tak memegang klaim kebenaran apapun.lalu bisakah manusia beragama hanya ber moral atau memegang prtnsip prinsip moral tapi tidak ber iman (?) agama tanpa iman tak memiliki arti sebab tak memiliki essensi sebab agama bukan hanya ajaran moral.bila ada yang berpendapat agama seharusnya cukup hanya ajaran moral maka sebenarnya ia tidak memahami essensi agama.
    Bila seorang yang mengaku ber iman melakukan kesalahan kepada sesamanya maka yang harus diadili adalah perbuatan pragmatis lahiriahnya bukan iman nya.tak bisa konflik dengan orang lain tapi yang disalahkan adalah klaim kebenaran yang berandar kepada keyakinan terhadap bahwa Tuhan itu satu.
    klaim kebenaran hanya bisa diuji atau dipermasalahkan melalui debat ilmiah terbuka,dalam debat ilmiah akan diuji apakah klaim kebenaran seseorang berdasar argument ilmu yang kuat atau tidak (?)
    Di Zaman Rasulullah konflik sering terjadi tapi Rasulullah bisa menyelesaikannya secara bijak dan tak pernah Rasul menyuruh seorang muslim untuk melepas klaim kebenaran yang ia yakini agar tidak berkonflik dengan orang lain.
    jadi mari bersikap bijak…mempermasalahkan klaim kebenaran itu sangat sangat sensitif bagi orang beriman malah bisa menimbulkan yang konflik lebih mendasar

  3. abdul herlambang says:

    cara menggunakan konflik sebagai .’cara singkat dan praktis’ untuk menghakimi agama atau keyakinan seseorang sering dilakukan oleh pemikir kelas dunia yang tidak ‘fair flay’ mereka tidak memiliki argument ilmiah yang konstruktif untuk meruntuhkan apa yang diyakini dan diimani seseorangm,lalu mereka berupaya membuat stigma stigma negatif terhadap ‘klaim kebenaran’ yang dalam kacamata agama sama dengan iman.
    didunia ini sampai hari akhir nanti konflik antar manusia akan selalu ada sebab dunia adalah tempat dimana yang benar dan yang salah kemudian yang baik dan yang jahat eksist.
    yang penting adalah bagaimana cara menyikapinya sebijaksana mungkin.
    Orang yang mengaku tidak beriman bila tidak melakukan kesalahan kepada sesamanya tak harus dihukum,sebaliknya seorang yang mengaku beriman bila melakukan kesalahan kepada sesamanya ia harus dihukum. jadi bila memang ingin mengadili mengapa harus mengutak atik bagian dalam dari hati manusia (?)

Komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: