Priangan dalam Pusaran Revolusi

Leave a comment

April 9, 2012 by ahmadnajip

Najip Hendra SP

A.    Alam Historis Priangan

Priangan, Istana Para Dewa. Demikian bunyi judul laporan khusus Kompas edisi Sabtu, 17 Maret 2012 lalu, tentang potensi bencana daerah ini. Kompas kemudian mengutip Ensiklopedi Sunda: Alam, Manusia, dan Budaya (2000) yang menjelaskan bahwa Priangan berasal dari pa-rahyang-an yang berarti tempat para dewa. Jauh sebelum nama Priangan menjadi wilayah geografis pada 1620, terdapat naskah kuno dengan judul Carita Parahyangan. Uraian singkat tentang Priangan ini sengaja dihadirkan untuk mengantar ke arah pemahaman tentang kesatuan geografis, politik, dan kultural sebuah entitas di bagian barat Pulau Jawa ini pada masa revoluasi kemerdekaan yang menjadi topik paper ini.

Priangan dengan sendirinya mendorong para peneliti untuk melihatnya dalam dua konteks berbeda. Pertama, Priangan merupakan satu kesatuan administratif berupa karesidenan. Istilah ini mulai digunakan sejak pemerintahan Thomas S. Raffles di Pulau Jawa pada 1811-1818. Terminologi Belanda menyebut keresidenan sebagai regentschappen. Dalam konteks ini, keresidenan Priangan pada abad ke-19 terdiri atas lima kabupaten, yaitu Cianjur, Bandung, Sumedang, Limbangan, dan Sukapura (Hardjasaputra, 2006: 1; Zakaria, 2009: 7; Lubis et al, 2011: 435-441). Dalam perkembangannya, Limbangan berubah menjadi Kabupaten Garut dan Sukapura menjadi Kabupaten Tasikmalaya.

Kedua, Priangan juga memiliki dimensi kultural. Kesatuan geografis ini melekat dengan identitas kesundaan. Wajar bila kemudian wilayah  Priangan kerap diasosiasikan dengan Pasundan atau tempat tinggal etnis Sunda (Zakaria, 2009: 7). Namun demikian, daerah Priangan juga dihuni berbagai etnis lain seperti Jawa, Eropa, Arab, Cina, dan lain-lain. Pada umumnya, orang Eropa tinggal di pusat-pusat kota, sementara orang Cina di pusat kegiatan ekonomi (Lubis, et al, 2011: 393-395).  Menurut Hardjasaputra (2006: 1), sejak 1677 pusat pemerintahan daerah Priangan berada di Cianjur. Pada tahun 1864 ibu kota keresidenan dipindahkan ke Bandung. Sejak itu Residen Priangan berkedudukan di Bandung.

Kaitannya dengan Pasundan, Tome Pires dalam Lombard (1996: 29) menjelaskan, Pasundan memiliki ciri berbeda dengan Jawa. Orang Sunda yang dalam sehari-harinya menggunakan Bahasa Sunda sangat bangga akan identitas mereka dan tidak pernah ingin dianggap sebagai orang Jawa. Lombard mengelompokkan penduduk Pulau Jawa ke dalam tiga tipologi sosial-budaya besar.  1) Tanah Pasundan; 2) Tanah Jawa sebenarnya, meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta; 3) Tanah Pesisir, di mana identitas Sunda maupun Jawa sama-sama melemah bahkan menghilang dan digantikan sebuah kebudayaan yang lebih kosmopolit. Raffles dalam Zakaria (2009: 31) menyebutkan bahwa orang Sunda memiliki ciri sebagai berikut: berbadan pendek, kuat, keras, dan lebih aktif daripada penduduk pantai.

Pada masa Revolusi Kemerdekaan, sejalan dengan pembentukan Provinsi Jawa Barat, Priangan merupakan sebuah keresidenan yang dikepalai seorang residen. Keresidenan Priangan membawahi lima kabupaten dan satu kotapraja, yakni Kabupaten Bandung, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, dan Ciamis, serta Kotapraja Bandung (Lubis, 2011: 245). Kini, beberapa daerah administratif mengalami pemekaran. Kotapraja Bandung menjadi Kota Bandung dan Kota Cimahi, sementara Kabupaten Bandung bagian barat menjadi Kabupaten Bandung Barat. Dengan demikian, bahasan tulisan ini sedapat mungkin menyoroti dinamika sosial di daerah-daerah tersebut selama revolusi kemerdekaan, 1945-1949.

B.     Masyarakat dalam Pusaran Revolusi

Priangan berdenyut seperti biasa ketika Jakarta tengah sibuk menyiapkan panggung kemerdekaan. Kabar kemerdekaan yang datang melalui siaran Radio Bandung (Bandung Hosokyoku) tiba sore menjelang malam pada hari yang sama dengan Proklamasi Kemerdekaan di Pegangsaan Timur 56, kediaman Sukarno, pada 17 Agustus 1945. Masyarakat bergeming. Di Sumedang misalnya, berita lahirnya sebuah Republik hanya diterima sebagian kecil masyarakat (Lubis et al, 2008: 235). Kabar itu kemudian berlari dari mulut ke mulut. Semula tak banyak yang percaya bahwa bayi republik telah terlahir. Mereka baru percaya setelah para pemimpin lokal yang sudah terlebih dahulu menerima informasi kemerdekaan mengonfirmasi berita politik itu.

Kemerdekaan membawa dampak luar biasa bagi politik tentu tak terbantahkan. Sudah banyak studi tentang hal ini, di samping sejarah nasional juga menyajikan yang sama. Karena itu, tulisan ini berupaya sedapat mungkin menekan dominasi politik dalam narasi revoluasi di Bumi Priangan. Namun demikian, pembahasan politik tidak bisa dihilangkan sama sekali, terutama menyangkut revoluasi fisik yang di dalamnya menjadikan tentara sebagai aktor utama. Dalam historiografi Indonesia, revoluasi fisik kerap disimplifikasikan menjadi cerita perang. Sudah barang tentu peran militer menjadi sangat menonjol. Tulisan ini mencoba lebih menyoroti keterlibatan masyarakat dalam denyut revolusi.

Menarik dicermati adalah ketika kabar kemerdekaan datang, maka masyarakat mengalami sebuah lompatan mobilitas vertikal. Andai saja penyanyi Syahrini sudah eksis pada musim semi revolusi, maka dia akan menyebut realitas itu sebagai kondisi yang “sesuatu banget”. Tentu saja itu hanya berandai-andai. Faktanya, proklamasi telah melahirkan revolusi yang demikian heroik. MC Ricklefs, seorang Indonesianis yang menulis ikhtisar sejarah modern Indonesia, menyebutnya sebagai usaha tidak menentu untuk mencari identitas-identitas baru, persatuan melawan kekuatan asing, dan membangun sebuah tatanan baru untuk apa yang kemudian disebut sebagai negara berdaulat (Ricklefs, 1991: 317).

Untuk kali pertama dalam sejarah panjang Indonesia bahwa segala sesuatu yang berasal dari luar hilang tiba-tiba. Bagaimana hasilnya? Sayangnya bukan sebuah masyarakat yang serasi dan tenteram. Revolusi melahirkan sebuah benturan politik maupun gesekan sosial. Meskipun demikian, revolusi berhasil menjadi simpul pengikat rasa kesebangsaan demi sebuah cita-cita: bangsa merdeka yang bebas dari kekuatan asing. Revolusi berhasil membangun apa yang oleh Ben Anderson disebut sebagai masyarakat terbayang (an imagined communities). Bagi Indonesianis yang juga menulis tentang revolusi kaum muda ini, nation bukanlah political community, melainkan imagined political community (Anderson, 2002: xxxi). Boleh jadi, atas cita-cita bersama itu pula masyarakat Priangan mau bahu membahu melawan kekuatan asing demi ajegnya bayi republik.

Masyarakat Priangan yang selama masa kolonial terjerembab di lapisan terbawah strata sosial secara serta merta menjadi manusia kelas wahid. Mereka pun terpanggil untuk berhimpun dalam sejumlah kelompok kelaskaran, di luar lembaga keamanan resmi bentukan pemerintah. Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai organ resmi pertahanan negara baru terbentuk di Keresidenan Priangan pada 29 Agustus 1945, kurang dua pekan setelah proklamasi. Pembentukan dilakukan melalui pertemuan Residen Priangan R. Puradireja dengahn Ketua BKPPK Kabupaten Bandung Sanusi Harjadinata (Lubis, 2011: 248).

Melalui panggilan radio, Ketua BKR Priangan Aruji Kartawinata mengumpulkan pemuda dan bekas tentara bentukan Jepang maupun Belanda. Keesokan harinya, berkumpullah para bekas Peta, Heiho, KNIL, Gyugun, pelajar, dan mahasiswa. Masuk dalam dalam gelombang massa adalah 200 orang anggota Seinendan di Cigereleng pimpinan Abdul Haris Nasution. Berdirilah BKR sebagai organ pertahanan resmi di Priangan. Tak hanya itu, sejumlah elemen masyarakat juga berhimpun membentuk kelaskaran. Lubis (2011: 249) mencatat ada sedikitnya 18 badan kelaskaran di Jawa Barat pada masa itu. Yang mencolok, Priangan juga melahirkan Laskar Wanita (Laswi) pada 12 Oktober 1945 di bawah pimpinan Yati Aruji Kartawinata. Untuk membangun koordinasi antarlaskar, dibentuklah Markas Daerah Perjuangan Pertahanan Priangan (MDPP). Badan anyar ini bertugas mengoordinasi pasukan dan laskar yang tergabung di dalamnya.

Euforia kelaskaran ini menjadikan para anggotanya terlibat aktif dalam perang gerilya melawan Sekutu. Masyarakat sipil ini terlibat dalam penyergapan-penyergapan yang dipimpin militer. Karena gerakan kelaskaran, meskipun sudah memiliki badan koordinasi, masih tetap menyisakan sifat-sifat sporadis. Hal ini bisa dipahami karena di antara mereka tidak saling mengenal akibat beragamnya latar belakang keanggotaan laskar. Gara-gara ketidaktahuan tersebut, laskar-laskar Bekasi sempat memblokade kereta api yang di dalamnya mengangkut perwira TKR dan logistik dari Jakarta menuju Bandung. Doulton dalam Saleh (2000: 212-213) menceritakan, kereta yang dengan 20-an gerbong ini dicegat di daerag Bekasi dan Cikampek oleh laskar dan tentara setempat. Semula mereka tidak percaya bahwa kereta mengangkut republiken. Beruntung tidak sempat terjadi aksi penyerangan yang mengakibatkan kerusakan logistik.

Di Bandung, para pemuda menunjukkan kegigihannya dalam menentang kembalinya Belanda. Mereka merebut pangkalan udara Andir dan pabrik senjata yang sekarang menjadi Pindad (Poesponegoro, 1993: 104). Perang gerilya pun menjadi pilihan ketika masyarakat dihadapkan pada keterbatasan peralatan. Dengan begitu, mereka terpaksa mengungsi ke gunung-gunung yang menyembul kokoh di sekeliling Priangan. Di Sumedang, Bupati Hasan Suria Sacakusumah ikut mengungsi akibat terdesak kekuatan militer Belanda. Sumedang pun jatuh kembali ke tangan kolonial. Uniknya, meski kabupaten jatuh, Belanda masih menempatkan seorang menak Sumedang menjadi bupati, Tumenggung Muhammad Singer (Lubis, 2008: 243-244).

Di bagian lain, revolusi fisik berdampak langsung pada terhentinya aktivitas sekolah-sekolah di Priangan. Selain banyaknya pelajar yang ikut mengungsi, banyak bangunan sekolah beralih fungsi menjadi markas sementara tentara dan laskar rakyat. Di beberapa tempat lain, sekolah justru dijadikan penampungan bagi pengungsi. Sementara di beberapa tempat lagi, guru-guru yang menjadi pengungsi berinisiatif mendirikan sekolah-sekolah darurat. Uniknya, bangunan sekolah menjalani fungsi berbeda pada siang dan malam hari. Pada siang hari, sekolah dijadikan tempat belajar-mengajar. Sementara pada malam harinya mereka mengungsi. Atau, ketika pertempuran terjadi siang hari, maka aktivitas belajar dipindahkan pada malam hari (Lubis, 2011: 290-291).

Petak umpet pendidikan ini terus berlangsung selama gejolak revolusi. Kondisi baru normal setelah perang tak lagi berkecamuk. Seiring dengan membaiknya kondisi keamanan, aktivitas belajar berangsur normal hingga benar-benar normal pada akhir 1949-an. Perlu dicatat, sistem persekolahan selama revolusi sudah mengalami perubahan dibanding masa kolonial. Di antara dentuman meriam dan desing peluru, pemerintah republik mengubah sistem pendidikan. Bila sebelumnya berdasarkan pada golongan yang linier dengan stratifikasi sosial kolonial, maka pada masa revolusi sudah menerapkan pembaruan menjadi penjenjangan dari rendah menuju tinggi, yakni pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pada umumnya sekolah nyang berdiri adalah milik pemerintah karena belum ada pihak swasta yang mendirikan sekolah.

Pusaran revolusi Priangan juga membawa dampak pada sisi perekonomian. Ketiadaan tertib sosial di tanah Priangan memicu kelesuan aktivitas ekonomi. Banyak toko atau warung terpaksa tutup karena seretnya pasokan barang. Tidak jarang komoditas dagangan menjadi korban kekejaman kecamuknya perang. Kondisi ini diperburuk dengan tersendatnya arus distribusi barang dari desa ke kota maupun sebaliknya. Akibatnya, harga barang melambung tak keruan. Soeara Merdeka edisi 28 Oktober 1946 misalnya mencatat harga beras Rp 0,15 per kilogram, sementara kopi dan teh masing-masing Rp 2,5 per kilogram. Bahkan, harga ikan asin jauh di atas harga beras, Rp 1,5 per kilogram.

Beratnya kehidupan masyarakat ini setidaknya tergambar dalam sebuah anekdot yang berkembang di masyarakat (Lubis, 2011: 301).

– Waah, harga gula sekarang naik!

+ Mufakat!

– Harga sewa rumah naik!

+ Mufakat!

– Harga tarif listrik naik!

+ Mufakat!

– Kenapa kamu mufakat saja?

+ Biar aku bilang tidak mufakat juga, toh harganya tidak akan turun.

Di sisi lain, aktivitas seni budaya tetap hidup di sela berkecamuknya perang. Tentu, karya-karya seniman turut mendapat pengaruh revolusi. Jiwa zaman telah membawa pelukis Priangan seperti Hendra, Kerton Kustiwa, Maruf, Barli, Suparto, dan Abedi sangat aktif mengisi dan menegakkan kemerdekaan dengan cara membuat poster-poster berisi gambar yang di dalamnya memberikan pesan perjuangan. Gambar-gambar tersebut ditempel di papan-papan pengumuman yang tersebar di sejumlah tempat. Lukisan-lukisan heroik juga dibuat di atas tembok bangunan di tepi-tepi jalan. Salah satu tempat berkumpulnya para seniman adalah Kantor Pusat Kebudayaan di dekat alun-alun Bandung (Lubis, 2011: 299).

Seni drama juga tetap hidup selama revolusi berlangsung. Selain di priangan, kelompok seni drama asal Priangan sempat mementaskan lakon di Cirebon. Kala itu mereka membawakan lakon Sandiwara Hallo-hallo Bandung di Bioskop Tjangkol Cirebon dengan tiket Rp 1,5 untuk kelas A dan Rp 1 untuk kelas B. Sejumlah tempat lainnya juga berhasiil disambangi. Revolusi memasuki usia senja ketika sebuah lakon Lutung Kasarung dipentaskan di pekarangan Kabupaten Bandung.

Aktivitas yang juga tetap hidup selama revolusi adalah olahraga. Sejumlah surat kabar yang terbit pada masa itu melaporkan adanya pertandingan sepakbola antara Gelora Bandung kontra Gelora Surabaya yang berakhir dengan skor kaca mata (0-0). Pertandingan ini disaksikan cukup banyak orang. Olahraga lainnya adanya pertunjukkan gulat dan tinju. Bahkan, Bandung yang nota bene menjadi jantung Priangan pernah kedatangan kelompok sirkus dari Tiongkok. Pertunjukkan dilangsungkan di Concordia yang sekarang disebut Gedung Merdeka pada September 1949.

Penggalan-penggalan revolusi di atas menunjukkan kepada kita bahwa masyarakat Priangan turut larut dalam pusaran revolusi. Mereka menjadi aktor sejarah dengan peran yang dijalankan masing-masing. Sebagian memilih angkat senjata, sebagian lain menjalani kehidupan seni maupun olahraga atau bahkan berusaha hidup normal dengan segala tekanan yang menimpanya. Itulah potret Priangan.(*)

Rujukan

Anderson, Benedict. 2002. Imagined Communities: Komunitas-komunitas Terbayang (Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hardjasaputra, A. Sobana. 2006. Dinamika Kehidupan Sosial Ekonomi di Priangan 1870-1960. Makalah Kongres Nasional Sejarah. Jakarta: tidak diterbitkan.

Kahin, George McTurnan. 1995. Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik: Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan.

Lombard, Denys. 1996. Nusa Jawa: Silang Budaya. Bagian I: Batas-batas Pembaratan. Terjemahan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Lubis, Nina H. et al. 2011. Sejarah Provinsi Jawa Barat (Jilid 2). Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

_________, 2008. Sejarah Sumedang dari Masa ke Masa. Sumedang: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sumedang.

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1993. Sejarah Nasional Indonesia (Jilid VI). Jakarta: Balai Pustaka.

Ricklefs, M. C. 1991. Sejarah Indonesia Modern. Terjemahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Saleh, RHA. 2000. “…Mari Bung, Rebut Kembali!”. Jakarta: Sinar Harapan.

Zakaria, Mumuh M. 2009. Priangan dalam Arus Dinamika Sosial-Ekonomi pada Abad ke-19. Disertasi. Bandung: Universitas Padjadjaran.

*Sebelum diunggah, tulisan ini merupakan tugas yang disajikan untuk mata kuliah Sejarah Indonesia: Kajian Sosial Politik di Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran.

Komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: