Kala UPI Menjadi BHMN

Leave a comment

July 7, 2008 by ahmadnajip

Najip HS Parino – 2005

Pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan sebuah keniscayaan. Dengan demikian, pendidikan secara langsung atau tidak langsung menjadi tanggung jawab setiap negara. Pun dengan Indonesia. Lewat Pembukaan UUD 1945 seharusnya tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwa negara dengan tujuannya mencerdasakan kehidupan bangsa dapat memfasilitasi kemudahan bagi akses publik dalam memperoleh pendidikan. Terlebih bagi mereka yang benar-benar mengalami kesulitan, secara ekonomi atau penyebab lainnya. Dengan perkataan lain, Effendi Gazali (Kompas, 14/7/2003) mengemukakan bahwa “pendidikan” dapat dimaknai “mencerahkan orang yang kurang pintar menjadi pintar” serta memperbaiki masa depan mereka yang belum beruntung”.

Privatisasi Pendidikan

Dengan melihat pernyataan diatas dapat kita maknai bahwa sesungguhnya pendidikan semestinya berfungsi sebagai agen transformasi sosial. Pendidikan harus mampu menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung bagi masyarakat kelas ketiga, sebut saja golongan orang-orang miskin, untuk memperbaiki masa depan mereka. Bukan malah sebaliknya, pendidikan justeru menjadikan mereka semakin tertinggal jauh dalam mengejar kemajuan masa depan. Apa mau dikata, pendidikan bermutu bukan lagi milik mereka yang terpinggirkan. Melainkan milik segelintir elit ekonomi yang sanggup membayar cost pendidikan yang kelewat mahal. Nampaknya pendidikan harus rela menomor duakan -bahkan nomor tiga dan seterusnya- fungsi sosialnya atas nama skenario global persaingan ekonomi.

Pendidikan Indonesia terlebih pendidikan tinggi kini lebih kontras dengan wacana transfer kapital ketimbang pengemban tugasnya untuk menjadikan manusia lebih manusiawi (meninjam istilah Paulo Freire). Kapitalisme memang bukan hanya lekat dengan dunia ekonomi, melainkan turut terinternalisasi dalam setiap ranah kehidupan global. Sayangnya, pendidikanpun turut mengambil bagiannya. Pendidikan lebih nampak sebagai perpanjangan tangan dari kepentingan ekonomi. Akibatnya, pendidikan juga harus mampu bersaing secara ekonomi. Pendidikan hanya menjadi sebuah fragmen dari pembangunan ekonomi. Akhirnya, ketika permasalahan ekonomi memasuki fase kebangkrutan dalam sebuah negara sekalipun, pendidikan harus merubah orientasinya menjadi pola pengembang ekonomi pula. Nah, ketika negara bangkrut akibat penghilangan (tepatnya perampokan) yang terlembaga, negara harus mencuci tangan demi menekan lebih jauhnya kebangkrutan itu. Pendidikan harus diserahkan kepada mekanisme pasar. Pendidikan harus beralih menjadi badan-badan swasta yang berorientasi pasar.

BHMN

Perubahan status dari empat universitas negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN), otonomi pada perguruan tinggi menjadi perhatian utama karena membawa konsekuensi-konsekuensi baru bagi kepemimpinan dan dalam pengelolaan universitas. Sebagai BHMN, universitas mendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dalam PP 152, tahun 2000, pasal 12, yang antara lain disebutkan bahwa “pembiayaan untuk penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan universitas berasal dari pemerintah, masyarakat, pihak luar negeri, dan usaha serta tabungan universitas”. Selain itu dalam peraturan pemerintah yang sama, pasal 5, menyebutkan bahwa “salah satu tujuan dari universitas adalah untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui penerapan prinsip bahwa sumber daya universitas dikelola dengan asas profesional”.

Lebih lanjut, dalam pasal 13, disebutkan “unit usaha adalah unit yang secara khusus mengelola, memanfaatkan, dan mengembangkan aset universitas dalam rangka menghimpun dana untuk menunjang pelaksanaan program universitas”. Kewenangan yang lebih besar pada universitas juga terlihat pada pasal 42 yang menyebutkan “sistem dan pengelolaan ketenagakerjaan universitas sepenuhnya merupakan wewenang dan tanggung jawab universitas, serta peralihan status tenaga kerja baik akademik maupun administrasi dari pegawai negeri sipil menjadi pegawai universitas.” (Sri Soejatminah Ekroman, 2003)

Konsekuensi utamanya adalah bagaimana pihak universitas harus menanggapi atau bagaimana universitas tersebut harus dikelola untuk memenuhi tuntutan-tuntutan baru. Terlebih dengan adanya globalisasi, sangatlah penting bagi universitas untuk mempunyai orientasi internasional, yaitu universitas harus menyesuaikan diri agar lebih professional dalam pengelolaannya. Di lain pihak, prinsip fundamental seperti kebebasan akademik merupakan hal yang sangat penting mengingat universitas adalah pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Sehubungan dengan hal ini, universitas harus mampu menentukan metode atau strategi yang tepat dalam pengelolaan universitas sehingga dapat terjaga kelestariannya.

Oleh sebab itu, kepemimpinan dan manajemen di perguruan tinggi memainkan peran yang sangat penting untuk tercapainya tujuan. Kepemimpinan dan manajemen yang lebih tepat perlu diupayakan untuk menangani perguruan tinggi karena dengan adanya perubahan-perubahan fundamental tersebut, sistem kepemimpinan dan pengelolaan yang terdahulu menjadi kurang optimal untuk memimpin dan mengelola unversitas saat ini.

Konsekuensi berikutnya yangakibat perubahan status tersebut adalah keharusan universitas untuk lebih bersifat enterpreneurial. Dengan lebih berorientasi pada sektor bisnis, yang diasosiasikan sama dengan manajemen yang lebih efisien dan efektif, universitas akan lebih mampu menghadapi tuntutan dan persoalan baru yang lebih komplek. Untuk menjadi lebih berorientasi pada bisnis, perguruan tinggi juga harus lebih memperhatikan pentingnya prinsip-prinsip efisiensi dan unjuk kerja institusi, meskipun pada kenyataannya kedua prinsip tersebut bukanlah monopoli sektor swasta.

Di kalangan pendidikan tinggi pun, sejak dulu sudah ditanamkan agar universitas menjaga penampilan atau kinerja dan melaksanakan pengelolaan secara efisien. Hal ini terlihat pada hasil evaluasi Dikti 1999/2000 bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas perguruan tinggi, salah satu pendekatannya adalah melakukan pendayagunaan sumber daya yang ada secara optimal, hemat, efektif dan efisien. Prinsip unjuk kerja institusi atau Institutional performance dapat dilihat keberadaannya dari adanya keharusan untuk mengadakan evaluasi diri bagi setiap institusi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam proses pembuatan keputusan atau perencanaan (Dikti 1999/2000). Tampak jelas bahwa, prinsip-prinsip penampilan institusi dan efisiensi merupakan keharusan dari pemerintah yang perlu dipenuhi oleh universitas dalam kaitannya dengan akuntabilitas dan untuk memonitor program-program pemerintah.

UPI Menjadi BHMN

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2004 merupakan tonggak implementasi Universitas Pendidikan Indonesia menjadi Badan Hukum Milik Negara. Dengan demikian, terlepas dari setuju atau tidak setuju kepuitusan politik tersebut telah diambil Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia sebagai stake holder dominan dalam sebuah perguruan tinggi berbadan hokum. Konsekuensi-konsekuensi yang lahir kemudian harus sudah diantisipasi sedemikian hingga agar kemunculannya tidak berdampak kepada proses deinstitusionalisasi lembaga kependidikan itu sendiri. Konsekuensi dalam bentuk sosial, kultur akademik, maupun finansial seyogyanya diekelola secara profesional dan integral agar kelak setiap kebijakan yang diambil tidak mengarah kepada segregasi dan turbulensi manajerial.

Usman Chatib Warsa dan Puruhito, seorang diantaranya rektor perguruan tinggi BHMN, mengakui bahwa semua PTN menganggap manajemen SDM sebagai salah satu masalah krusial dalam menghadapi era BHMN. Sebagai lembaga milik negara, PTN telanjur diisi SDM yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Selain jumlahnya berlebih, kultur dan mentalitas mereka tidak akrab dengan efisiensi. Kondisi itu diperburuk dengan struktur organisasi yang gemuk (Kompas, 5 Oktober 2003). Keduanya sepakat bahwa saatnya PTN merintis rasionalisasi dan restrukturisasi. Caranya bisa berupa pengurangan jumlah PNS yang diikuti perampingan organisasi. Bisa juga dengan meninjau ulang penempatan PNS sesuai bidangnya.

Seiring dengan wacana pengelolaan keuangan yang begitu dominan, Sucipto, Rektor Universitas Negeri Jakarta (Suara Pembaruan, 21 Februari 2003) menambahkan bahwa selain masalah keuangan, PTN juga terbentur UU. Masalah penelitian juga terhalang oleh peraturan pemerintah mengenai penggunaan dan nilai dana penelitian. Menurut Sutjipto, penelitian kita terbentur pada masalah kekurangan dana. Dalam satu tahun, dosen hanya diberi dana Rp 2 juta dan harus habis dalam waktu satu tahun. Padahal, penelitian yang bagus tentu tidak dapat dilakukan hanya dalam satu tahun.

Beberapa hal diatas sekiranya sudah terpikirkan dengan baik oleh para pengambil kebijakan di UPI. Terlepas dari permasalahan diatas, seperti kapitalisasi dunia pendidikan, privatisasi pendidikan, ataupun permasalahan politis lainnya, satu yang pasti bahwa perubahan status UPI menjadi BHMN harus mengarah pada satu otonomi luas dalam bidang pendidikan itu sendiri. Otonomi juga berarti adanya jaminan akan terciptanya iklim akademik yang bebas dan terbuka. Otonomi harus mampu memberikan ruang kreativitas bagi segenap civitas akademika dengan seluas-luasnya. Inilah saya kira hakekat otonomi dalam dunia pendidikan, bukan sebaliknya.

Najip HS Parino, mahasiswa universitas BHMN

Komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: