Nilai Pedagogis Paulo Freire

Najip HS Parino – 2003

Pendidikan di Indonesia nampaknya sudah tidak berhasil ditinjau dari aspek pedagogis. Dunia pendidikan sekarang dinilai kering dari aspek pedagogis, dan sekolah nampak lebih mekanis sehingga seorang anak sekolah cenderung kerdil karena tidak mempunyai dunianya sendiri. Untuk itu, diperlukan adanya satu upaya baru dalam menjalankan proses belajar mengajar. Baru, dalam pengertian berbeda dari yang selama ini melembaga dalam duni pendidikan kita. Salah satu metode pendidikan yang dinilai tepat dijalankan di dunia ketiga adalah konsep pendidikan Paulo Freire yang menganggap bahwa pendidikan merupakan proses pembebasan.

Mengapa Paulo Freire

Paulo Freire dilahirkan 1921 di Recife, salah satu daerah paling miskin dan terbelakang di timur laut Brazil lewat karya pendidikannya dapat kita sebut sebagai bahwa pikirannya mewakili jawaban dari sebuah pikiran kreatif dan hati nurani yang peka akan kesengsaraan dan penderitaan luar biasa kaum tertindas di sekitarnya. Kondisi ketertindasannya di Recife tersebut cukup menggambarkan pola keumuman praktek pendidikan di dunia ketiga, termasuk di Indonesia.

Di sanalah tumbuhnya kebudayaan bisu dikalangan orang-orang yang tertindas. Lebih jauh Paulo Freire mengungkapkan bahwa proses pendidikan -dalam hal ini hubungan guru-murid- di semua tingkatan identik dengan watak bercerita. Murid lebih menyerupai bejana-bejana yang akan dituangkan air (ilmu) oleh gurunya. Karenanya, pendidikan seperti ini menjadi sebuah kegiatan menabung. Murid sebagai “celengan” dan guru sebagai “penabung”. Secara lebih spesifik, Freire menguraikan beberapa ciri dari pendidikan yang disebutnya model pendidikan “gaya bank” tersebut.
Guru mengajar, murid diajar.
Guru mengetahui segala sesuatu, murid tidak tahu apa-apa.
Guru berpikir, murid dipikirkan.
Guru bercerita, murid mendengarkan.
Guru menentukan peraturan, murid diatur.
Guru memilih dan memaksakan pilihannya, murid menyetujui.
Guru berbuat, murid membayangkan dirinya berbuat melalui perbuatan gurunya.
Guru memilih bahan dan ini pelajaran, murid (tanpa diminta pendapatnya) menyesuaikan diri dengan pelajaran itu.
Guru mencampuradukan kewenangan ilmu pengetahuan dan kewenangan jabatannya, yang ia lakukan untuk menghalangi kebebasan murid.
Guru adalah subyek dalam proses belajar, murid adalah obyek belaka.

Sebagai jawaban atas pendidikan gaya bank tersebut, Freire menawarkan bahwa sesungguhnya pendidikan semestinya dilakukan secara dialogis. Proses dialogis ini merupakan satu metode yang masuk dalam agenda besar pendidikan Paulo Freire yang disebutnya sebagai proses penyadaran (konsientisasi). Menurutnya, konsientisasi merupakan proses kemanusiaan yang ekslusif.

Pendidikan Kita Anti Realitas

Potret buram pendidikan kita berawal dari hal yang sesungguhnya sangat fundamental. Pendidikan kita tidaklah berangkat dari satu realitas masyarakat didalamnya, bahkan dapat dikatakan jauh dari realitas. Sebagai contoh, realitas kehidupan kita sebagian besar ada di pedesaan dan bekerja di ladang pertanian. Tetapi, kenyataan tersebut tidak digarap dengan baik di setiap jenjang pendidikan kita, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam kegiatan riset. Contoh lainnya dapat kita cermati dalam pendidikan agama di persekolahan. Pendidikan agama diajarkan secara antirealitas. Padahal pluralitas kehidupan beragama kita merupakan realitas yang tidak perlu dipungkiri lagi. Pendidikan agama masih diajarkan sebagai bagian dari usaha seseorang untuk memonopoli Tuhan dan kebenaran, dan dengan sendirinya menghakimi orang lain yang berbeda agama dengannya. Akibatnya, realitas kehidupan beragama kita kurang berfungsi sebagai pengikat persaudaraan dan membantu menumbuhkan kearifan dan sikap rendah hati untuk saling menghormati dan saling memahami perbedaan yang ada. Pada akhirnya, pluralitas kehidupan beragama lebih cenderung menjadi penyebab konflik yang tak habis-habisnya.

Relitas ekonomi masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih berada dalam kategori miskin dan terbelakang tidak pula dijadikan bahan pijakan untuk menentukan sistem pendidikan di Indonesia. Sekolah sekarang lebih mirip sebagai industri kapitalis daripada sebagai pengemban misi sosial kemanusiaan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara untuk sekolah tinggi (baca pendidikan tinggi/perguruan tinggi), suatu ketika Menteri Pendidikan Nasional, Malik Fajar, mengemukakan bahwa perkembangan perguruan tinggi negeri (PTN) akhir-akhir ini lebih mirip toko kelontong. PTN kini kian mengecil dan berkeping-keping dengan membuka sekaligus menawarkan aneka program studi jangka pendek dan program ekstensi.

Tujuannya jelas, penjualan kelontong itu lebih berorientasi profit (mengejar keuntungan materi) ketimbang pengembangan ilmu. Fungsi sekolah masa lalu yang mengemban misi agung sebagai pencerdas kehidupan bangsa, kini tak ubahnya lahan bisnis untuk memperoleh keuntungan. Akibatnya, hanya kelompok elit sosial-lah yang yang mendapatkan pendidikan cukup baik. Kaum miskin menjadi kaum marjinal secara terus-menerus. Merekalah yang disebut Paulo Freire sebagai “korban penindasan”.

Proses penindasan yang sudah mewabah dalam berbagai bidang kehidupan semakin mendapat legitimasi lewat sistem dan metode pendidikan yang paternalistik, murid sebagai obyek pendidikan, intruksisional dan anti dialog. Dengan demikian, pendidikan pada kenyataannya tidak lain daripada proses pembenaran dari praktek-praktek yang melembaga. Secara ekstrim Freire menyebutkan bahwa sekolah tidak lebih dari penjinakan. Digiring kearah ketaatan bisu, dipaksa diam dan keharusannya memahami realitas diri dan dunianya sebagai kaum yang tertindas. Bagi kelompok elit sosial, kesadaran golongan tertindas membahayakan keseimbangan struktur masyarakat hierarkis piramidal.

Metode Dialog: Hadap Masalah

Karena penyebab tidak berhasilnya pendidikan kita sebagai akibat dari penerapan metode pendidikan konvensional, anti dialog, proses penjinakan, pewarisan pengetahuan, dan tidak berumber pada satu realitas masyarakat, maka kini tiba saatnya kita untuk merefleksikannya. Mau tidak mau, pendidikan kini harus berangkat dari proses dialogis antar sesama subyek pendidikan. Dialog yang lahir sebagai buah dari pemikiran kritis sebagai refleksi atas realitas. Hanya dialoglah yang menuntut pemikiran kritis dan melahirkan komunikasi. Tanpa komunikasi tidak akan mungkin ada pendidikan sejati. Sebagai respon atas praktek pendidikan anti realitas, Freire mengharuskan bahwa pendidikan harus diarahkan pada proses hadap masalah.

Titik tolak penyusunan program pendidikan atau politik harus beranjak dari kekinian, eksistensial, dan konkrit yang mencerminkan aspirasi-aspirasi rakyat. Program tersebut diharapkan akan merangsang kesadaran rakyat dalam menghadapi tema-tema realitas kehidupan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembebasan dari pendidikan dialogis. Pendidikan yang membebaskan, menurut Freire, agar manusia merasa sebagai tuan bagi pemikirannya sendiri.

Secara umum praktek pendidikan sebagai mana yang lazim disebut sebagai metode-nilai pedagogis dapat kita rangkum dalam dua kata tadi, dialog dan hadap masalah. Entahpun pengembangan lainnya tentu saja dapat kita lakukan seiring kondisi yang bersangkutan.

Pendidikan Indonesia Masa Depan

Ketika memimpikan tentang pendidikan masa depan kita tidak dapat melepaskan sejarah masa lalu dan realitas yang melingkupi sekarang. Sejarah mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pendidikan. Hal ini berarti, perkembangan pendidikan merupakan fungsi perkembangan sejarah masyarakat. Pramoedya Ananta Toer mengemukakan bahwa keengganan kita belajar dari sejarah telah mengakibatkan kita menuai kegagalan sebagai bangsa disaat ini.

Beberapa penyebab diantaranya telah kita simak pada bagian terdahulu. Maka, pendidikan untuk masa depan haruslah mengindikasikan agar dunia pendidikan kita dibebaskan dari suasana bisnis, agen perpanjangan kapitalisme gaya baru : kapitalisme pendidikan. Kurikulum pendidikan juga sudah saatnya berangkat dari sebuah realitas masyarakat, penataan kembali pendidikan agama, penanaman demokrasi dan menumbuhkan pemikiran kritis. Karena tujuan pendidikan juga bukan hanya kognitif semata, maka tinjauan apektif harus pula dijadikan bahan acuan dalam menjalankan proses pendidikan. Pendidikan harus berangkat dan memupuk keterampilan sosial (sosial skills) dan keterampilan hidup (life skills).

Ke depan, semoga tidak ada lagi pertanyaan yang menggugat eksistensi lembaga pendidikan seperti yang ungkapkan Roem Topatimasang , “Jika sekarang banyak orang berwatak dan bersikap ’setengah manusia, seperempat binatang, dan seperempat lagi setan’, merupakan hasil bentukan sekolah (baca : pendidikan, penulis)?”

Najip HS Parino, mahasiswa sekolah pendidikan

Menakar Kadar Politik Pers Mahasiwa

Najip HS Parino – 2003

Pers mahasiswa dan pers umum dalam fungsi dan persyaratan yang harus dipenuhinya pada dasarnya tidak berbeda. Perbedaan keduanya terletak pada idiom “mahasiswa” itu sendiri. Sebagai sebuah entitas, mahasiswa mempunyai privilege tersendiri sesuai alam pikiran universitas yang berimbas pada muatan produk yang dihasilkannya. Nilai lebih status inilah yang menjadikan pers mahasiswa menempatkan posisinya sebagai pers alternatif yang isinya lebih berani merefleksikan kenyataan hidup masyarakat ketimbang pers umum. Dan, Jawa Barat melalui pers mahasiswa yang tumbuh subur di berbagai perguruan tinggi turut memberikan warna dalam konstruksi wacana politik di tanah air.

Sekelumit Historis

Mahasiswa Indonesia, sebuah koran mingguan yang terbit di Jawa Barat pada awal kekuasaan Orde Baru (1966-1974) merupakan referensi sahih betapa pers mahasiswa di Jawa Barat mampu menunjukkan kiprahnya dengan nyata. Angkatan ’66 yang dikenal sebagai motor penggerak kemunculan Orde Baru merasa perlu untuk memiliki alat ekspresi baru sesuai peranan baru mereka di masyarakat (Francois Raillon : 1985). Dalam kiprah politiknya, Mahasiswa Indonesia terlalu sederhana untuk dianggap sebagai media komunitas mahasiswa. Walaupun terbit dengan muncul-tenggelam, Mahasiswa Indonesia senantiasa menghadirkan bahasan dan profesionalisme tinggi tentang satu masalah. Selain itu, latar belakang para penulis yang berasal dari kalangan diatas rata-rata menambah bukti bahwa Mahasiswa Indonesia saat itu memang sangat diperhitungkan.

Dalam perkembangannya, pers mahasiswa dengan kekhasannya telah turut membantu “menyuntikan” spirit keberanian kepada pers umum untuk menyajikan persoalan-persoalan umum secara kritis dan berani. Namun demikian, seiring dengan tindakan represif yang diterapkan Orde Baru, maka pers mahasiswa pada akhirnya menjadi salah satu target pengendalian kekuasaan. Disinilah terjadi distorsi atas peran politik pers mahasiswa seperti yang selama ini dikembangkannya (Yudaningsih : 2004). Akhirnya, rentang periode 70-an sampai l980-an Jawa Barat tidak banyak memunculkan peran-peran politis mahasiswa melalui penerbitannya. Baru pada awal 1990-an pers mahasiswa kembali mengangkat isu-isu eksternal kampus dengan bahasan-bahasan terbatas. Walaupun mengangkat tema-tema dengan skala besar, namun bila dibandingkan dengan zamannya Mahasiswa Indonesia kadar politik yang disajikan masih lemah.

Pers Mahasiswa Pasca Reformasi

Salah satu imbas reformasi terhadap pers mahasiswa adalah kembalinya kuasa mahasiswa untuk berkiprah dalam pentas politik. Geliat reformasi yang berimbas pada terbukanya keran kebebasan di kemudian hari ternyata menjadi masalah tersendiri bagi kalangan pers mahasiswa. Keberanian pers mahasiswa seperti tercermin pada Mahasiswa Indonesia diawal kemunculan Orde Baru tidak lagi milik mahasiswa semata. Bahkan, dalam beberapa hal pers umum lebih berani membuat sajian kritis ketimbang mahasiswa. Masalah ini juga dirasakan penggiat pers mahasiswa di Jawa Barat dengan Bandung sebagai parameter keterukurannya.

Kondisi tersebut memaksa penggiat mahasiswa untuk “banting stir” kembali ke isu-isu kampus yang sifatnya terbatas. Itupun sebenarnya sebuah nilai lebih ketimbang memaksakan diri berkutat pada isu-isu besar dengan kajian dangkal dan terkesan memaksakan. Suara Kampus (SUAKA) milik pers mahasiswa IAIN Bandung dengan tiga seri terbitannya mengangkat suksesi internal kampus dan gejala militerisasi dalam kehidupan mahasiswa merupakan satu contoh yang mengambil tipe pertama. Contoh lainnya adalah Majalah Abdi Paja milik pers mahasiswa STPDN Jatinangor yang lebih cenderung berkonsentrasi pada isu-isu lokal dan terbatas pada kajian pemerintahan semata. Sementara beberapa lembaga lain lebih cenderung mengambil pada isu besar dengan kajian yang terbatas dan akhirnya kalah gaung dengan pers umum. Secara lebih jauh, Yudaningsih (2004) menilai pers mahasiswa pasca reformasi telah terhinggapi gejala “onani” dimana produk pers mahasiswa tersebut dibuat dan dinikmati sendiri.

Saatnya Ditakar Kembali

Reformasi bagi pers mahasiswa nampaknya menjadi masalah tersendiri bagi para penggiat pers mahasiswa. Keterbukaan pers yang berkembang pasca bergulirnya reformasi telah melahirkan pers umum yang lebih kritis dan berani dibandingkan periode sebelumnya. Dengan sendirinya hal tersebut menjadi batu uji bagi pers mahasiswa dalam menyajikan produknya. Jawa Barat dengan letak geografis relatif dekat dengan ibu kota tempat lahirnya media-media besar nasional semacam Kompas, Media Indonesia, dan Republika misalnya menjadi bahan perbandingan dalam menentukan besar kecilnya yang diangkat. Media lokal semacam Pikiran Rakyat dan Metro Bandung misalnya, mengharuskan mereka menimbang kembali untuk mengangkat isu lokal.

Dengan kondisi tersebut diatas, kini para penggiat pers mahasiswa Jawa Barat ditantang untuk mampu menakar kembali bobot produk yang dihasilkannya. Politik sebagai terminologi yang terus berkembang seyogyanya dimaknai secara kritis dan strategis. Politik bukan semata-mata isu perebutan kekuasaan ti tingkat pusat, tetapi juga banyak terma lain yang erat kaitannya dengan dunia politik seperti budaya, pendidikan, agama, lingkungan, dan lain-lain. Maka, satu alternatif yang sekiranya patut diperhitungkan adalah bagaimana sajian produk pers mahasiswa Jawa Barat dilandasi dengan basis keilmuan almamaternya. Bersaing isu dengan pers umum bisa jadi malah sebuah tindakan bunuh diri. Sebagai contoh, Abdi Praja milik mahasiswa STPDN misalnya tetaplah mengkaji bidang pemerintahan, Isola Pos milik mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia mengkaji pendidikan, Hijau milik mahasiswa Fakultas Kehutanan UNWIM mengkaji kehutanan, dan lain-lain. Tentu, ini hanya satu alternatif melawan uangkapan Chairil Anwar, “Sekali berarti sesudah itu mati”.

Najip HS Parino, penggiat pers mahasiswa

Kala UPI Menjadi BHMN

Najip HS Parino – 2005

Pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan sebuah keniscayaan. Dengan demikian, pendidikan secara langsung atau tidak langsung menjadi tanggung jawab setiap negara. Pun dengan Indonesia. Lewat Pembukaan UUD 1945 seharusnya tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwa negara dengan tujuannya mencerdasakan kehidupan bangsa dapat memfasilitasi kemudahan bagi akses publik dalam memperoleh pendidikan. Terlebih bagi mereka yang benar-benar mengalami kesulitan, secara ekonomi atau penyebab lainnya. Dengan perkataan lain, Effendi Gazali (Kompas, 14/7/2003) mengemukakan bahwa “pendidikan” dapat dimaknai “mencerahkan orang yang kurang pintar menjadi pintar” serta memperbaiki masa depan mereka yang belum beruntung”.

Privatisasi Pendidikan

Dengan melihat pernyataan diatas dapat kita maknai bahwa sesungguhnya pendidikan semestinya berfungsi sebagai agen transformasi sosial. Pendidikan harus mampu menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung bagi masyarakat kelas ketiga, sebut saja golongan orang-orang miskin, untuk memperbaiki masa depan mereka. Bukan malah sebaliknya, pendidikan justeru menjadikan mereka semakin tertinggal jauh dalam mengejar kemajuan masa depan. Apa mau dikata, pendidikan bermutu bukan lagi milik mereka yang terpinggirkan. Melainkan milik segelintir elit ekonomi yang sanggup membayar cost pendidikan yang kelewat mahal. Nampaknya pendidikan harus rela menomor duakan -bahkan nomor tiga dan seterusnya- fungsi sosialnya atas nama skenario global persaingan ekonomi.

Pendidikan Indonesia terlebih pendidikan tinggi kini lebih kontras dengan wacana transfer kapital ketimbang pengemban tugasnya untuk menjadikan manusia lebih manusiawi (meninjam istilah Paulo Freire). Kapitalisme memang bukan hanya lekat dengan dunia ekonomi, melainkan turut terinternalisasi dalam setiap ranah kehidupan global. Sayangnya, pendidikanpun turut mengambil bagiannya. Pendidikan lebih nampak sebagai perpanjangan tangan dari kepentingan ekonomi. Akibatnya, pendidikan juga harus mampu bersaing secara ekonomi. Pendidikan hanya menjadi sebuah fragmen dari pembangunan ekonomi. Akhirnya, ketika permasalahan ekonomi memasuki fase kebangkrutan dalam sebuah negara sekalipun, pendidikan harus merubah orientasinya menjadi pola pengembang ekonomi pula. Nah, ketika negara bangkrut akibat penghilangan (tepatnya perampokan) yang terlembaga, negara harus mencuci tangan demi menekan lebih jauhnya kebangkrutan itu. Pendidikan harus diserahkan kepada mekanisme pasar. Pendidikan harus beralih menjadi badan-badan swasta yang berorientasi pasar.

BHMN

Perubahan status dari empat universitas negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN), otonomi pada perguruan tinggi menjadi perhatian utama karena membawa konsekuensi-konsekuensi baru bagi kepemimpinan dan dalam pengelolaan universitas. Sebagai BHMN, universitas mendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dalam PP 152, tahun 2000, pasal 12, yang antara lain disebutkan bahwa “pembiayaan untuk penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan universitas berasal dari pemerintah, masyarakat, pihak luar negeri, dan usaha serta tabungan universitas”. Selain itu dalam peraturan pemerintah yang sama, pasal 5, menyebutkan bahwa “salah satu tujuan dari universitas adalah untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui penerapan prinsip bahwa sumber daya universitas dikelola dengan asas profesional”.

Lebih lanjut, dalam pasal 13, disebutkan “unit usaha adalah unit yang secara khusus mengelola, memanfaatkan, dan mengembangkan aset universitas dalam rangka menghimpun dana untuk menunjang pelaksanaan program universitas”. Kewenangan yang lebih besar pada universitas juga terlihat pada pasal 42 yang menyebutkan “sistem dan pengelolaan ketenagakerjaan universitas sepenuhnya merupakan wewenang dan tanggung jawab universitas, serta peralihan status tenaga kerja baik akademik maupun administrasi dari pegawai negeri sipil menjadi pegawai universitas.” (Sri Soejatminah Ekroman, 2003)

Konsekuensi utamanya adalah bagaimana pihak universitas harus menanggapi atau bagaimana universitas tersebut harus dikelola untuk memenuhi tuntutan-tuntutan baru. Terlebih dengan adanya globalisasi, sangatlah penting bagi universitas untuk mempunyai orientasi internasional, yaitu universitas harus menyesuaikan diri agar lebih professional dalam pengelolaannya. Di lain pihak, prinsip fundamental seperti kebebasan akademik merupakan hal yang sangat penting mengingat universitas adalah pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Sehubungan dengan hal ini, universitas harus mampu menentukan metode atau strategi yang tepat dalam pengelolaan universitas sehingga dapat terjaga kelestariannya.

Oleh sebab itu, kepemimpinan dan manajemen di perguruan tinggi memainkan peran yang sangat penting untuk tercapainya tujuan. Kepemimpinan dan manajemen yang lebih tepat perlu diupayakan untuk menangani perguruan tinggi karena dengan adanya perubahan-perubahan fundamental tersebut, sistem kepemimpinan dan pengelolaan yang terdahulu menjadi kurang optimal untuk memimpin dan mengelola unversitas saat ini.

Konsekuensi berikutnya yangakibat perubahan status tersebut adalah keharusan universitas untuk lebih bersifat enterpreneurial. Dengan lebih berorientasi pada sektor bisnis, yang diasosiasikan sama dengan manajemen yang lebih efisien dan efektif, universitas akan lebih mampu menghadapi tuntutan dan persoalan baru yang lebih komplek. Untuk menjadi lebih berorientasi pada bisnis, perguruan tinggi juga harus lebih memperhatikan pentingnya prinsip-prinsip efisiensi dan unjuk kerja institusi, meskipun pada kenyataannya kedua prinsip tersebut bukanlah monopoli sektor swasta.

Di kalangan pendidikan tinggi pun, sejak dulu sudah ditanamkan agar universitas menjaga penampilan atau kinerja dan melaksanakan pengelolaan secara efisien. Hal ini terlihat pada hasil evaluasi Dikti 1999/2000 bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas perguruan tinggi, salah satu pendekatannya adalah melakukan pendayagunaan sumber daya yang ada secara optimal, hemat, efektif dan efisien. Prinsip unjuk kerja institusi atau Institutional performance dapat dilihat keberadaannya dari adanya keharusan untuk mengadakan evaluasi diri bagi setiap institusi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam proses pembuatan keputusan atau perencanaan (Dikti 1999/2000). Tampak jelas bahwa, prinsip-prinsip penampilan institusi dan efisiensi merupakan keharusan dari pemerintah yang perlu dipenuhi oleh universitas dalam kaitannya dengan akuntabilitas dan untuk memonitor program-program pemerintah.

UPI Menjadi BHMN

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2004 merupakan tonggak implementasi Universitas Pendidikan Indonesia menjadi Badan Hukum Milik Negara. Dengan demikian, terlepas dari setuju atau tidak setuju kepuitusan politik tersebut telah diambil Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia sebagai stake holder dominan dalam sebuah perguruan tinggi berbadan hokum. Konsekuensi-konsekuensi yang lahir kemudian harus sudah diantisipasi sedemikian hingga agar kemunculannya tidak berdampak kepada proses deinstitusionalisasi lembaga kependidikan itu sendiri. Konsekuensi dalam bentuk sosial, kultur akademik, maupun finansial seyogyanya diekelola secara profesional dan integral agar kelak setiap kebijakan yang diambil tidak mengarah kepada segregasi dan turbulensi manajerial.

Usman Chatib Warsa dan Puruhito, seorang diantaranya rektor perguruan tinggi BHMN, mengakui bahwa semua PTN menganggap manajemen SDM sebagai salah satu masalah krusial dalam menghadapi era BHMN. Sebagai lembaga milik negara, PTN telanjur diisi SDM yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Selain jumlahnya berlebih, kultur dan mentalitas mereka tidak akrab dengan efisiensi. Kondisi itu diperburuk dengan struktur organisasi yang gemuk (Kompas, 5 Oktober 2003). Keduanya sepakat bahwa saatnya PTN merintis rasionalisasi dan restrukturisasi. Caranya bisa berupa pengurangan jumlah PNS yang diikuti perampingan organisasi. Bisa juga dengan meninjau ulang penempatan PNS sesuai bidangnya.

Seiring dengan wacana pengelolaan keuangan yang begitu dominan, Sucipto, Rektor Universitas Negeri Jakarta (Suara Pembaruan, 21 Februari 2003) menambahkan bahwa selain masalah keuangan, PTN juga terbentur UU. Masalah penelitian juga terhalang oleh peraturan pemerintah mengenai penggunaan dan nilai dana penelitian. Menurut Sutjipto, penelitian kita terbentur pada masalah kekurangan dana. Dalam satu tahun, dosen hanya diberi dana Rp 2 juta dan harus habis dalam waktu satu tahun. Padahal, penelitian yang bagus tentu tidak dapat dilakukan hanya dalam satu tahun.

Beberapa hal diatas sekiranya sudah terpikirkan dengan baik oleh para pengambil kebijakan di UPI. Terlepas dari permasalahan diatas, seperti kapitalisasi dunia pendidikan, privatisasi pendidikan, ataupun permasalahan politis lainnya, satu yang pasti bahwa perubahan status UPI menjadi BHMN harus mengarah pada satu otonomi luas dalam bidang pendidikan itu sendiri. Otonomi juga berarti adanya jaminan akan terciptanya iklim akademik yang bebas dan terbuka. Otonomi harus mampu memberikan ruang kreativitas bagi segenap civitas akademika dengan seluas-luasnya. Inilah saya kira hakekat otonomi dalam dunia pendidikan, bukan sebaliknya.

Najip HS Parino, mahasiswa universitas BHMN

Dekonstruksi Makna Puasa

Najip HS Parino – 2005

Ibadah semestinya tidak hanya disikapi secara formal ritualistik. Bagian terpenting dalam ibadah adalah pada sejauh mana manusia mampu mengimplementasi pesan yang ada dalam tindakan ibadah ke dalam kehidupan sosial praksis. (George Antonio,1965)

Sejauh ini puasa memang dikenal sebagai satu bentuk ibadah yang sifatnya sangat individual. Dengan demikian, keberhasilan puasa akibat subyektifnya hanya diketahui oleh pelakunya sendiri dan Tuhannya. Inilah nampaknya satu bentuk sifat egois “manusia berpuasa” manakala puasanya hanya dimaknai sebatas itu. Padahal, pesan Rasulullah SAW menegaskan, ”Betapa banyak orang berpuasa tapi sia-sia belaka, mereka tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga, lantaran mengabaikan etika sosial atau melakukan dosa sosial.” Secara tersirat dapat kita temukan bahwa sesungguhnya puasa jangan hanya dilihat dalam perspektif individual-teologis tanpa dimensi sosial.

Ritualisme Teatrikal

Terlepas dari perannya yang individual, seiring kultur yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, puasa telah menjadi semacam “magma sosial” yang menggairahkan -semoga saja- “kesadaran ilahiyyah” umat Islam. Di bulan ini terjadi loncatan-loncatan semu penghambaan “manusia berpuasa” akan tuhannya. Mendadak banyak sosok kian alim dan rajin ke tempat ibadah. Ramadhan seperti titian untuk mencapai garis tepi sehingga tak ayal harus dibuat banyak perbedaan dengan bulan sebelumnya dengan asumsi lebih baik. Pelaksanaan ibadah puasa kian terjebak lingkaran formal ritualistik.

Puasa hanya sebatas dimaknai sebagai paket ibadah yang harus dijalani berdasar produk fiqh yang telah baku. Puasa dimaknai sebatas ibadah; menahan makan, minum, dan bersebadan di siang hari. Ramadhan telah menjadi siklus ritual manusia Indonesia dalam memperlakukan ibadah sebagai ritualisme yang menyerupai teater, tontonan dan pertunjukan. Inilah yang nampaknya disebut Ulil Absor Abdalla sebagai Ritualisme Teatrikal. Ritual yang dianggap sebagai inti agama yang harus diperjuangkan habis-habisan. Seolah-olah ketaatan ritual umat Islam mampu menghilangkan seluruh masalah yang menghimpit. Keimanan kerapkali dimaknai sebagai pelaksanaan ritual dalam bentuk-bentuknya yang teatrikal: shalat, haji, puasa, zakat, dan seterusnya.

Persoalan yang kemudian muncul adalah, bagaimana adegan teatrikal tersebut memiliki makna dalam konteks sosial. Puasa secara kualitatif adalah dengan “menghadirkan Tuhan” dalam diri kita di tengah kehidupan masyarakat. Konsekuensi etis dari ibadah puasa memang menjadi urusan Tuhan, tetapi konsekuensi moralnya menjadi tanggung jawab kita dalam interelasinya sebagai anggota masyarakat. Di sinilah implementasi ibadah puasa mendapat signifikansinya.

Dimensi teologis ibadah puasa harus ditransformasikan ke dalam dimensi sosiologis, agar kebahagiaan religius dapat dirasakan, baik secara etik maupun secara moral. Dengan demikian, puasa harus memberi kekuatan pada pelakunya untuk mengendalikan keinginan dan kepentingan individu atau kelompoknya. Inilah internalisasi logis dari pengalaman keagamaan yang bermuara pada prinsip tauhid, yang menolak disequilibrium ekonomi dan ketidakadilan sosial.

Puasa Transformatif-Fungsional

Beberapa hal diatas menujukkan kepada kita betapa pelaksanaan puasa harus mampu termanifestasi secara duniawi. Puasa sejatinya tidak hanya sebatas ritual menahan haus dan lapar. Puasa seharusnya menjadi momentum perubahan sosial untuk mencapai kehidupan duniawi yang lebih adil dan beradab. Makna puasa dengan dimensi individu dan kesalehan egoistik sudah saatnya mengalami dekonstruksi menjadi satu upaya membangun kesalehan sosial dan holistik. Puasa sudah saatnya dimaknai sebagai satu proses fungsionalisasi ritual ibadah dalam transformasi sosial.

Ketika kualitas kesenjangan sosial cenderung menguat antarlapisan sosial, dan orang-orang rentan teralienasi secara struktural dan kultural, maka melalui ibadah puasa yang fungsional dan transformatif, umat Islam dituntut untuk mengembangkan kepedulian dan solidaritas sosial yang menusiawi sebagai implementasi dari dimensi teologis puasa itu sendiri. Dengan demikian, puasa transformatif mendorong kita untuk selalu introspeksi dan meningkatkan kualitas diri. Puasa transformatif tidak hanya membudayakan puasa seremonial-formal yang biasa dihiasi dengan membludaknya budaya konsumerisme mengiringi buka puasa dan menjelang hari raya Idul Fitri.

Akhirnya, puasa harus dilepaskan dari sifat formal ritualistiknya dan bukan sekadar selebrasi ibadah belaka. Manifestasi keikhlasan puasa harus mampu menanamkan dan menumbuhsuburkan keluhuran moral dan kemuliaan akhlak bagi setiap pribadi. “Manusia berpuasa” seharusnya mampu mengembangkan solidaritas solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Solidaritas dalam bentuk santunan terhadap mereka yang menderita kehausan dan kelaparan karena sebagai orang fakir dan miskin, anak yatim dan terlantar, mendapat musibah/bencana alam dan sebagainya.

Puasa harus ditarik sebagai momentum bersama guna menyadari akar penyebab keterpurukan bangsa dan penanggulangan gejala patologi sosial lainnya. Puasa diharapkan mampu membangun tranformasi kesadaran kolektif dalam upaya pencarian kebermaknaan sosial. Jangan sampai agama berhenti pada satu titik berupa teater kolosal yang tidak mempengaruhi kehidupan secara luas. Wallahu ‘alam.

Najip HS Parino, sedang belajar puasa

Cahaya Sang Puteri Mahkota

Judul : Pitaloka: Cahaya
Penulis : Tasaro
Penerbit : Aditera (Group Syaamil)
Terbit : Januari 2007
Tebal : vi + 448 halaman

Sekarang sejarah menjadi ajang pertarungan. Karena mengontrol masa lalu merupakan bagian dari menguasai masa kini (Asvi Warman Adam)

PERNYATAAN sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini mengingatkan betapa sejarah sangat ditentukan penulis sejarah itu sendiri. Bisa jadi, sejarah sangat bergantung kepada “dapur” tempat sejarah itu diolah. Bila dapur sejarah itu Soviet, maka sejarah adalah urusan negara. Jika dapurnya Orde Baru, maka sejarah adalah Angkatan Darat.

Kalau sudah begitu, sejarah memang bisa dikendalikan. Setidaknya ada dua cara mengendalikan sejarah. Pertama dengan menambah unsur-unsur tertentu, kedua dengan kebisuan sejarah (le silence de l’histoire). Yang kedua ini kaitannya dengan legitimasi atau bahkan berkaitan dengan perlunya menutup aib sejarah.

Lalu, bagaimana jadinya jika dapur sejarah itu berada di lereng Gunung Geulis, Jatinangor, dan penulisnya adalah bekas wartawan? Ceritanya memang bisa menjadi lain. Apalagi, sejarah yang terkadang rumit itu disajikan dalam bentuk fiksi. Pitaloka, itulah menu sejarah yang dikemas menjadi cerita penuh intrik. Penulisnya, Tasaro, mengaku tidak bisa menerima tafsir sejarah yang menceritakan seorang putri mahkota Kerajaan Sunda secara begitu-begitu saja. Dia penasaran.

“Saya selalu merasa, sejarah terlalu sederhana mewujudkan sosok Dyah Pitaloka. Perannya berhenti pada kenyataan bahwa dia seorang perempuan jelita, diinginkan raja Majapahit, kemudian belapati (bunuh diri) di lapangan Bubat. Padahal, sebagai putri mahkota kerajaan yang bahkan Majapahit pun tak sanggup menaklukannya, dia tentu memiliki kepribadian yang luar biasa.” Begitu kata Tasaro yang memulai kiprahnya di dunia kepenulisan dengan cerita fiksi, Samita: Bintang Berpijar di Langit Majapahit (DAR! Mizan, 2005).

Peraih Adikarya Ikapi 2006 ini mencoba menggambarkan sosok sang puteri mahkota secara apik namun tetap lugas. Cerita bermula tatkala Pitaloka kecil disandera di salah satu gua di luar wilayah kekuasaan istana. Sebagai bocah belia, sosok yang kelak menggunakan nama Sanaha ini tak mampu berkutik. Adalah Purandara, anak gembong penjahat sekaligus musuh nomor wahid kerajaan, Yaksapurusa, yang kemudian menyelamatkan perawaris tahta (hal 6).

Tasaro rupanya tidak ingin cerita beralur datar. Proses kaburnya Citraresmi alias Piatlola alias Sanaha cukup disajikan sebagai kilas balik. Dia memilih adegan penghadangan di Sungai Taruma sebagai kelanjutan ceritanya. Meski tidak disebutkan secara jelas, waktunya berselang delapan tahun dari adegan penyekapan di gua.

Pemenang I lomba novel nasional Forum Lingkar Pena (FLP) pada 2005 ini memilih memenggal cerita menjadi fragmen-fragmen yang terserak. Seperti puzzle, Tasaro menyajikan fiksi-historik ini secara acak, lalu kemudian menyatukannya ke dalam satu kesatuan. Meski dalam bab (sebut saja begitu) yang sama, ceritanya bisa jadi mengular, naik-turun. Bikin penasaran.

Sang puteri harus mengorbankan seorang pengawalnya untuk bisa sampai ke sebuah padepokan di kaki Gunung Pangrango. Sementara satu pengawal lagi, Brajagiri, sukses menyertai Pitaloka ke padepokan Candrabhaga. Siapa Candrabhaga, Brajagiri, Purandara? Di sinilah kepiawaian Tasaro merajut cerita. Tanpa mambacanya hingga tuntas, bukan tidak mungkin sosok itu tak akan terkuak.

Konflik, intrik, dan tentu saja cinta, menjadikan cerita ini benar-benar hidup. Untuk menyebut Candrabhaga sebagai pembawa ajaran Islam ke Tatar Sunda, Tasaro cukup menyebutnya sebagai keyakinan. Dia tampak hati-hati agar tidak sampai terjebak pada konsep dakwah secara terbuka. Pesan ini tampak jelas ketika sang tokoh menyadari hidupnya akan segera berakhir. Candrabhaga tidak menitipkan apapun -termasuk keluarganya- selain keyakinannya (hal 285).

Kalau saja saat membaca novel ini sebelumnya sempat menonton film anyar “300” yang dibintangi Gerad Butler, pembacanya akan melihat dua kutub berbeda namun sesungguhnya memiliki kesamaan. Candrabhaga meyakini ada surga (sebut saja begitu) di kemudian waktu, maka Raja Leonidas menyadari akan segera ke neraka.

“Kalian harus banyak makan pagi ini karena malam ini kita makan malam di neraka,” pekik sang raja kepada 300 prajuritnya di tebing Hot Gate. Terasa satire memang, tapi itulah harga kebebasan yang ingin diraihnya. Raja Sparta di Yunani menolak tunduk kepada penguasa Persia. Dia bertekad bebas dan merdeka. Pun dengan Candrabhaga. Tokoh yang digambarkan matang sekaligus sarat pengalaman hidup ini memilih mati untuk sebuah keyakinannya. Keduanya menolak tunduk, apalagi mundur.

Tentu, sebagian besar cerita dalam novel ini milik Pitaloka. Tasaro mencoba memasukkan unsur psikologi dalam novelnya. Muatan ini tampak jelas saat dia mengambarkan kedatangan sang puteri ke padepokan. Gejolak emosi remaja yang baru menginjak usia 17-an terlalu sederhana bila disebut kekanak-kanakan, namun begitulah sang puteri digambarkan Tasaro (hal 38).

Lagi-lagi seperti halnya film “300”, novel ini sarat konspirasi. Konflik tak hanya muncul secara makro, antara kerajaan dengan padepokan atau kerajaan dengan pengacau keamanan. Konflik juga muncul dalam sebuah bilik sederhana di pedepokan. Juga di dalam gua. Sejarah menjadi begitu renyah di tangan Tasaro. Kalau saja kita berandai-andai Tasaro menjadi penulis buku sejarah, maka ungkapan sejarah itu membosankan sepertinya tidak kan pernah ada. Ah, tentu saja itu hanya berandai-andai.(Najip HS Parino)

Jadilah The Winner, Jadilah Trend Setter

Judul : I Am The Winner!
Penulis : Tim Annida & Syaamil
Penerbit : Syaamil Teens
Terbit : 2005
Tebal : 100 halaman

SETIAP kita pada dasarnya adalah pemenang alias The Winner (hal 9). Semangat itulah yang ingin disampaikan Tim Annida dan Syaamil lewat buku mungilnya itu. Rangkaian proses bagaimana menjadi the winner secara syar’i berhasil dikemas secara apik namun tetap sederhana. Perbedaan dengan buku lain yang mengusung tema sejenis terletak pada “dapur” itu sendiri. Warna islami terasa lekat dengan masuknya ayat-ayat tekstual. Ada juga kutipan hadits dan pendapat ulama atau cendekiawan muslim.

Tulisan ini diawali dengan proses peruangan atau kontektualisasi tentang siapa seorang muslim dan di mana dia berada. Eksistensi seseorang ditegaskan penulisnya sebagai nilai keberadaan. Buku yang menyajikan ragam ilustrasi menarik berupa kartun ini mengatakan bahwa eksistensi adalah pengakuan lingkungan akan kehadirannya.

Ketika ingin diterima, tentu ia harus melakukan sesuatu yang berarti. Nah, ini selaras dengan keberadaan seorang muslim, karena misi suci seorang muslim adalah menjadikan dirinya penuh arti. Nilai keberadaan kita tergantung pada sejauh mana kita berjuang untuk menjadikan diri kita menjadi berarti (hal 4). Nilai keberadaan itulah yang kemudian hadir sebagai buah dari prestasi seseorang.

Dalam batas tertentu, spirit ini selaras dengan pendapat David McClelland tentang teori prestasi (achievement theory). Menurutnya, achievement oriented behavior yang merupakan tingkah laku yang diarahkan terhadap pencapaian standard of excellent. Dengan begitu, seorang yang mempunyai need for achievement yang tinggi selalu mempunyai pola pikir tertentu ketika ia merencanakan untuk melaksanakan sesuatu (Muktiono Waspodo: 2001).

Soal prestasi ini, tim penulis turut menambahkan “bumbu” spiritual di dalamnya. Selain menjadikan lebih berarti, prestasi juga diamanatkan untuk senantiasa berbuat kebaikan (hal 5). Dari sini kita bisa menangkap pesan yang teramat mendalam. Yakni, adanya transformasi dari konsep menjadi praksis. Dengan bahasa yang berbeda, seorang tokoh pendidikan Katolik asal Brazil, Paulo Freire, menyebutnya sebagai kesadaran kritis. Sebuah kesadaran otentik tentang eksistensi manusia.

Sesuai dengan sasaran pembacanya, buku ini memberikan contoh tentang dunia akademik (hal 10). Tentu, prestasi yang dimaksudkan di sini tidak melulu seputar prestasi akademik. Dengan tidak menafikan ranah akademik, penulisnya mengajak pembaca untuk membidik alternatif di luar prestasi kuantitatif berupa ranking di persekolahan. Sebaliknya, buku ini berusaha meyakinkan adanya celah lain untuk menunjukan eksistensi diri alias berprestasi. Tidak kalah pentingnya, buku suntingan Tina Rakhmatin ini turut menggiring pembaca ke arah trend kecerdasan emosional dan spiritual alias ESQ.

Memang sudah bukan zamannya mematok diri pada ranking. Lagi pula, nilai bagus tidak menjamin hidup akan sukses. IQ bukan jaminan, saat ini orang semakin mengutamakan kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) (hal 10).

Sorotan lain buku yang disajikan dengan bahasa santai ini adalah keterampilan mengemas rencana. Artinya, kemampuan untuk menemukan celah peluang menjadi satu cara menuju sukses. Simak misalnya sebuah pernyataan di dalamnya, “Yang menjadi pertanyaan inti sekarang adalah: ‘Kamu mau mengerjakan apa?’ Bukan cuma ‘Apa yang kamu bisa’” (hal 11).

Fase tertinggi dalam prestasi disebutkan buku ini adalah bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai keteladanan Rasulullah. Keteladanan itu sendiri akan muncul manakala seseorang berhasil menahbiskan diri sebagai pemenang (the winner) alias berprestasi. Dalam konteks masyarakat kita, keteladanan yang diperlukan adalah adalah moralitas (hal 12).

Masih berkutat pada konsep eksistensi diri, buku ini menyinggung makna penting kemerdekaan. Menjadi orang merdeka, demikian kata buku ini, adalah menjadi orang yang tidak mudah-mudah diombang-ambing trend. Istiqamah, ya itulah yang diusung buku terbitan Agustus 2005 ini. Sebaliknya, menjadi trend setter adalah satu pilihan seorang muslim untuk menunjukan eksistensi diri. Tentu, predikat trend setter hanya akan melekat saat seseorang berhasil menjadi yang terbaik di tengah masyarakat.

Seperti halnya pemaknaan prestasi, bagian ini juga tetap menempatkan nilai Islam sebagai basis pijakannya. Yakni, bagaimana menjadikan piranti akidah sebagai panduan. Pada halaman 15 terdapat kata kunci pentingnya aspek tersebut. So, buang jauh-jauh deh trend-trend semu yang bikin pikiran terbelenggeu dan fisik nggak merdeka. Yakinlah, Islam itu selalu dan selamanya akan menjadi trend. Karena ada Al-Qur’an yang menjadi dustur (panduan) dan Rasulullah yang menjadi qudwah (teladan).

Prestasi juga hanya akan diraih manakala seseorang berhasil menyingkirkan kemasalaasan. Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku ini membuat definisi malas sebagai ketidakmauan bekerja atau mengerjakan sesuatu, segan, tidak suka, dan tidak bernafsu. Dimensi yang terakhir ini disebutkannya sebagai buah dari capek dan bosan (hal 20).

Ada contoh menarik yang disajikan saat menyoroti kemalasan. Identifikasi penyebab dipadukan dengan solusi sederhana. Penyebab banyak masalah misalnya, buku ini memberikan solusi dengan menyarankan untuk memilah masalah dan menyelesaikannya. Kalau perlu, mintalah bantuan kepada orang lain. Ini penting untuk melihat masalah dari sudut pandang berbeda (hal 24). Contoh menarik lainnya adalah tentang statistik waktu seseorang yang hidup selama 60 tahun (hal 96).

Yup, pokoknya buku menjadi semacam referensi elementer bagi siapa saja yang ingin menemukan jalan prestasi melalui jalur syari’at. Setelah membaca buku ini, barisan buku lain siap menanti untuk memandu jalan yang kian berliku. Inilah menu segar untuk menemukan solusi yang dekat dengan Islam.(Najip HS Parino)

Mengurai Kejujuran Suami Muda

Judul : Ini Wajah Cintaku, Honey!
Penulis : Tasaro
Tebal : x + 130 halaman
Terbit : Januari 2006
Penerbit : Syaamil Cipta Media, Bandung

Kalimat-kalimat dia, kritik dan keluh kesah dia, bahasa tubuh dia, dan semua yang ada pada dirinya, saya rekam dalam otak saya. Buku ini menjadi sebuah kemasan yang memindahkan file-file ingatan di benak saya, supaya bisa dia baca, pada akhirnya.
“Pokoknya, Neng nanti bakal makin cinta sama Akang.”
“Ah, sekarang juga sudah cinta.”
“Ya… nanti makin cinta.”
“Ah, Akang mah meni tega, bikin penasaran.”
“Namanya juga kejutan.”

Bisa jadi sekarang Neng yang disebut Tasaro dalam seri Diari Pengantin #2 ini tidak lagi penasaran. Jawaban kepenasaran itu adalah buku ini sendiri. Dan, Neng itu adalah Alit Tuti, istrinya yang tinggal bersamanya di “Istana” Jatinangor. Sebuah rumah mungil yang persekot-nya berasal dari hadiah penulisan lomba menulis Forum Lingkar Pena (FLP), dua tahun lalu (hal 7-12).

Selain soal “istana”, ada 21 bagian lain dalam buku yang disunting Asep Syamsu Romli ini. Semuanya menggambarkan bagaimana pertemuan awal antara suami muda di dunia yang baru dikenalinya, dunia rumah tangga. Ada keharuan yang menggetarkan dan kebahagiaan yang amat sangat. Tentu, ada pula bagian-bagian yang membuat pembaca tersenyum simpul atau bahkan bergelak tawa. Semuanya menjadi potret utuh sebuah rumah tangga belia.

Ini memang diakui sendiri oleh Tasaro. Pada bagian pengantarnya, mantan pekerja jurnalistik Harian Pagi Radar Bandung ini mengakui bahwa tulisannya hanya berkutat pada masalah “tembok batako tanpa plester” (hal vii). Artinya, penulis mencoba memagari diri pada peristiwa yang benar-benar terjadi di bawah atap rumahnya. Yang membuat tulisannya lebih menarik adalah pengalamannya itu, wartawan. Dia mampu menyajikan hal sederhana dengan cara yang sederhana pula. “Tulisannya mengalir. Saya seperti mengobrol dengan penulisnya.” Begitu kata seorang pembaca yang sempat meminjam buku ini sebelum diresensi.

Memang, tulisan Tasaro enak untuk dibaca. Adalah kejujuran yang kemudian patut mendapat acungan jempol dari pembaca. Tasaro secara gamblang mengungkapkan masalah-masalahnya saat pertama kali menasbihkan diri untuk mengawali “karier” baru sebagai suami.

“Titik pandang suami yang saya pilih tentu saja menjadi pembeda yang paling tegas dari buku ini dibanding seri sebelumnya. Namun, segala beda itu justru saya harap menjadi titik pikir yang anyar bahwa buku ini mempersilakan siapa saja, terutama mereka yang berada dalam posisi ‘perkenalan’ dengan Islam, seperti saya, untuk membaca dan merenungkan betapa riuhnya sebuah rumah tangga yang tidak diawali oleh pemahaman hidup seragam antara suami dan istri.” Begitu Tasaro menulis dalam pengantarnya (hal viii).

Saat mengungkapkan pengalamannya, Tasaro memang tidak langsung pada masalah perkenalan dengan Islam sebagaimana diakuinya. Melainkan mencoba mengungkap problematika kehidupan ketika seseorang memilih untuk menikah. Dia menyebutnya nekat. Padahal, pembaca seharusnya menyebutnya berani. “Seperti ketika memutuskan untuk menikah, saya tak punya konsep jelas bagaimana menjalani pernikahan itu.” (hal 1).

Boleh dibilang, inilah cuplikan episode perjalanan Tasaro yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi menu yang mampu menggugah selera. Mungkin, rasanya lebih enak dari sekedar “oseng-oseng daun pepaya” kesukaannya (hal 29). Karya nonfiksi ini menjadi lebih berwarna dari sekedar “gorden yang aneh” saat pertama kali menetap di Jatinangor (hal 13).

Apapun itu, semuanya menjadi bahan perenungan bagi mereka yang hendak mengikuti jejak Tasaro, “menjadi suami, menjadi laki-laki” (19). Jika benar soal hikmah adalah urusan Allah, maka problematika buku ini adalah urusan para suami. Anggap saja secangkir cokelat panas di waktu hujan rintik. Tidak, Tasaro tidak sedang menjual dirinya. Yang benar adalah dia mengajak berdialog dengan autogiografinya. Entah, apakah tampilnya muka penulis pada bagian sampul menjadi salah satu cara untuk menjual buku ini? Wallahualam.(Najip HS Parino)

Menjadi Manajer Sukses Islami

Judul : Menjadi Manajer Sukses
Penulis : Muhammad Fathi
Tebal : viii + 217 halaman
Terbit : Maret 2006
Penerbit : Syaamil Cipta Media, Bandung
Harga : Rp 35.800,00

MENJADI manajer sebuah perusahaan merupakan pencapaian tertinggi dalam karir seseorang. Pada pundak manajer itulah dibebankan aneka tanggung jawab perusahaan. Tentu, yang utama adalah tanggung jawab manajerial. Dialah yang dituntut menjadi dinamisator sekaligus akselerator jalannya perusahaan.

Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana mengemban amanah itu? Apalagi, bila kedatangan amanah itu secara tiba-tiba. Penulis buku ini, Muhammad Fathi, memberikan stimulan menarik untuk mengantar pembacanya memahami arti penting manajerial. Atau, bagaimana menjadi manajer yang dianggapnya sukses.

“… ketika Anda baru bangun tidur suatu pagi, tiba-tiba sepucuk surat tergeletak di depan pintu kamar. Isinya adalah ‘tantangan baru’, Anda diangkat menjadi manajer baru di perusahaan tempat Anda bekerja’. Tentu saja, Anda akan merasa gembira sekali. Akan tetapi, ketika Anda menyadari bahwa tanggung jawab yang ada di pundak Anda begitu berat, boleh jadi kegembiraan itu akan berubah menjadi kebingungan dan kegelisahan…” (hal v).

Ah, tentu saja kalimat pembuka Fathi tadi tidak sedang menakut-nakuti pembacanya untuk menjadi manajer. Saya sendiri lebih suka menyebut penulis buku sedang me-warning calon pembacanya. Fathi tidak ingin menjebak calon pembaca kepada sebuah utopia jabatan prestisius yang serba enak. Sebagai gantinya, Fathi ingin menegaskan pentingnya rumus jitu menjadi seorang manajer sukses di dunia usaha.

Dalam bukunya yang dibalut cover bernuansa kuning plus ilustrasi kartun yang cukup menarik, penulis merangkum semua kiat manajemen ke dalam satu konsep “kecapakan manajerial”. Enam poin yang dikekedepankan Fathi dalam menu yang disajikannya itu. Yakni, perencanaan, optimalisasi pekerja, komunikasi yang efektif, pemberian upah pekerja, mengatasi konflik, mengevaluasi pekerjaan bawahan.

Untuk mengupas sekadarnya, ambil saja contoh bagian perencanaan yang ditampilkan pada bab pembuka. Di sini, penulis mencoba mengeksplorasi seputar konsep perencanaan, mulai esensi perencanaan, alasan perlunya perencanaan, prinsip, hingga evaluasi perencanaan. Bagi Fathi, perencanaan tidak semata dibuat alam kerangka teoritis. Lebih dari itu, perencanaan harus mampu diterjemahkan ke dalam tataran praktikal. Dengan begitu, perencanaan mestilah realiastis dan mampu dilaksanakan di lapangan (hal 1).

Saat mengurai alasan perlunya perencanaan, penulis menyodorkan empat hal mengapa seorang manajer perlu membuat perencanaan. Pertama, adanya kesenjangan waktu antara keputusan terkini dan out put pada masa datang. Kedua, bertambahnya problematika organisasi perusahaan. Ketiga, melakukan berbagai kewajiban tersisa. Dan keempat, bertambahnya perubahan eksternal perusahaan.

Semua itu dilakukan dengan mengedepankan prinsip kontinuitas, futuristik, komprehensif, fleksibilitas, berperan dalam menuykseskan tujuan, profesionalisme, penentuan waktu, gradual, dan realistis (hal 7). Dengan prinsip tadi, manajer akan mampu mengondisikan persiapan dan mengonfigurasi tujuan secara jelas.

Di bagian akhir, bacaan renyah yang melengkapi diri dengan sederet lampiran matriks manajemen ini menyoroti evaluasi kerja. Menurut Fathi, evaluasi kerja adalah anaslisis tipe-tipe dan tingkatan-tingkatan pola kerja karyawan dan pegawai. Selain itu, menjadi upaya mengidentifikasi tingkat profesionalitas pada masa kini dan masa datang (hal 197).

Pada akhirnya, buku yang diembel-embeli “Seri Manajemen Islami” ini tidak berlebihan bila dianggap sebagai salah satu referensi penting bagi praktisi manajemen. Menyoal terma islami tadi, saya sebenarnya tidak menemukan adanya bahasan yang menghubungkan antara konsep manajemen konvensional dengan Islam. Meski begitu, tidak dengan sendirinya menurunkan gizi buku ini. Selamat membaca! (Najip HS Parino)

Resep Jitu Mengelola Gejolak Remaja

Judul : Manajemen Gejolak
Penulis : Dr Akram Ridha
Penerbit : Syaamil Cipta Media
Terbit : Maret 2006
Tebal : x + 236 halaman

Merokok, hobi menonton, mencari gadis tetangga, angkuh, berani membangkang kepada orangtua, meminta uang tiada henti, lelet dalam belajar, dan tidak betah tinggal di rumah. Malah, anak perempuan lebih parah lagi. Ia acap menganggap orangtuanya sebagai tumpukan sampah. Dandanannya aneh pula (hal 13).

Begitulah gambaran sosok remaja yang baru saja memasuki masa pubertas atau baligh. Dalam batas-batas tertentu, mereka seakan melupakan atau pura-pura lupa perilaku baik yang pernah diajarkan orangtuanya. Hal itu pula yang kerap membuat para orang tua dirundung kebingungan. Bingung memilih ”resep” jitu mengelola masa-masa kritis sang buah hatinya.

Nah, jawaban atas kebingungan itu yang rupanya disajikan Akram Ridha dalam bukunya, Manajemen Gejolak #1: Panduan Ampuh Orangtua Mengelola Gejolak Remaja. Sajian berupa dialog tiga tokoh orangtua menjadikan buku ini terasa renyah sekaligus mudah dicerna. Tak hanya itu, buku ini juga melengkapi diri dengan semacam kuesioner atau angket untuk mengukur sejauhmana tingkat pemahaman orangtua terhadap masalah yang dihadapi anaknya.

Dari 28 pertanyaan berupa test case yang diajukan penulis, orangtua bisa mengetahui apakah dia care terhadap anaknya atau sebaliknya. Dengan cara ini, orangtua tidak bisa serta merta bisa memvonis anaknya. Tidak menutup kemungkinan perilaku negatif remaja itu muncul akibat dari kurang aware-nya orangtua.

Akram Ridha mengidentifikasi sedikitnya 10 fenomena psikologis yang acap muncul pada masa remaja (hal 33-41). Pertama, remaja lebih suka menyendiri dan mengisolasi diri. Fase ini merupakan titik balik dari masa pencarian terman pada anak-anak. Remaja kehilangan semangat untuk bergaul dengan teman bermain. Dia akan menegasikan sikapnya dengan cara menarik diri dari kelompok bermain dan menghabiskan waktu dalam kesendirian.

Kedua, malas beraktivitas dan menunaikan pekerjaan. Kemalasan ini muncul sebagai regresi dari puncak vitalitas yang muncul pada anak-anak. Ambivalensi ini biasanya muncul berupa keengganan mengerjakan tugas sekolah dan tidak memedulikan kondisi rumah. Menurut Akram Ridha (hal 34), tidak arif bila si anak tersebut dicaci, dicerca, dihardik, dimarahi karena perubahan tersebut.

Ketiga, mudah bosan dan tidak konsisten. Kondisi ini muncul karena remaja tidak menemukan aktivitas baru yang bisa dinikmati layaknya masa anak-anak. Akibatnya, dia kerap terjangkit penyakit jemu dan bosan. Di sinilah diperlukan kepekaan orangtua untuk merespons sikap sang anak dengan mengajaknya berekreasi sesuai dengan honbi mereka (hal 34).

Keempat, remaja cenderung suka menolak dan membangkang. Peralihan dari periode anak ke dewasa menjadikan selalu ingin membuktikan bahwa dia bukan lagi anak kecil yang harus selalu menjadi penurut. ”Saya sudah dewasa,” begitu kira-kira remaja mengidentifikasi diri. Buruknya lagi, sosok ibu kerap menjadi orang yang paling tidak beruntung menghadapi si remaja.

Dia berupaya meyakinkan sosok yang paling lama menyertainya dan paling banyak memberi perintah pada masa kanak-kanak. Remaja ingin meyakinkan bahwa bagaimanapun juga, sosok ibu adalah seorang perempuan. Sementara dia adalah laki-laki. Bagi perempuan, ambang masa dewasa ini ditandai dengan keberanian mengkiritisi ibu. Sebaliknya, dua semakin dekat dengan ayah.

Akram Ridha memberikan kunci untuk memecahkan masalah ini. Yakni, kepercayaan (trust) dari remaja kepada orangtua. Berikan kepercayaan kepada sang anak. Dengan begitu, dia akan terbuka kepada si orangtua. Buatlah remaja menjadi nyaman untuk menumpahkan problematika yang dihadapinya. Jadilah orang tua layaknya ember butut yang siap menampung semua keluh kesah remaja.

Sayyidina Ali ra pernah berkata, ”Ajaklah anak Anda main pada usia tujuh tahun pertama. Didiklah ia pada tujuh tahun kedua. Temanilah ia pada tujuh tahun ketiga.”

Erat kaitannya dengan fenomena keempat, remaja juga cenderung menjadi pembangkang. Pada saat ini, dia akan berusaha melawan setiap bentuk kekuasaan. Bila usahanya gagal, ia akan semakin menentang (hal 35). Tidak kalah pentingnya, masa remaja juga menjadi masa ketika seorang manusia muda mulai memerhatikan masalah seksual.

Tanpa arahan yang benar, remaja berisiko terjerumus pada tindakan keliru. Untuk memenuhi hasratnya dalam masalah ini, dia kerap membaca buku-buku roman picisan, menonton film porno, dan lain-lain. Akram Ridha menegaskan, bahwa realitas membuktikan bahwa masalah seks adalah masalah yang terus mewabah laksana penyakit (hal 37).

Itu sebagian saja dari fenomena psikologis remaja yang dituliskan Akram Ridha. Fenomena lainnya adalah kebiasaan melamun, cenderung pemalu yang berlebihan, tidak percaya diri, dan gampang marah. Masalah-masalah tadi dikupas sederhana dengan contoh yang relevan. Tentu, yang juga penting adalah kepiawaian Akram Ridha dalam memadukan fenomena tadi dengan tuntutan syariat.

Tak hanya itu, lewat dialog tokoh Ustaz Muhammad, penulis buku juga merujuk sejumlah pendapat psikolog maupun sosiolog kontemporer. Untuk mendefinisikan remaja, misalnya. Akram Ridha mengutip pendapat Stanley Hall tentang pubertas. Menurut Hall, remaja adalah fase badai dan kelemahan yang dibebani oleh gejolak psikologis dan diikuti dengan penderitaan, kemunduran, pertentangan, kegelisahan, problematika, dan kesulitan bersosialisasi.

Kalau sudah begitu, tentu tidak ada alasan bagi para orangtua untuk tidak membaca buku ini. Buku ini ibarat resep jitu untuk mengelola gejolak remaja. Wallahualam… (Najip HS Parino)

Menguak Tabir Mafia Tionghoa

Judul : Bukan Putri Angsa
Penulis : Ernest JK Wen
Penerbit : Ener Jik Kharisma
Terbit : November 2005
Tebal : 291 halaman

Febi tidak terlihat seperti keturunan keluarga Yap yang rata-rata berwajah persegi. Seperti lukisan Kubilai Khan, si penakluk dari Mongolia itu. Febi memiliki kecantikan yang sangat sempurna, seakan dia terbentuk dari bagian-baian gen terbaik ayah-ibunya. Wajahnya yang lonjong adalah arisan ibunya, hidungnya yang mancung adalah turunan dari ayahnya. Sedangkan bibirnya yang sensual adalah karunia tambahan (hal 9).

Kalau saja tidak diawali dengan bab kecil “Naomi” (hal 7), kemungkinan besar bisa terjebak kepada siapa tokoh utama yang diperankan dalam novel ini. Penggambaran sosok Febi yang demikian sempurna bisa menggiring pada simpulan bahwa peran utamanya adalah “Putri Angsa” itu. Padahal, sesuai dengan judul novel ini, Ernest mencoba memunculkan sosok Naomi yang berupaya membalas dendam kepada Yap Fuk-Shen. Tentu saja, dia “Bukan Putri Angsa”.

Naomi yang merupakan “anak haram” dari perselingkuhan ibunya dengan Yap ini digambarkan sebagai pegawai sebuah perusahaan besar, kalau tidak disebut raksasa, milik Yap di Pontianak. “Yap Fuk-shen itu? Hm, dia bukan saja bosku, tapi ayahku!” (hal 197) Dendam sejarah itulah yang kemudian mendorong Naomi untuk melakukan apa saja agar dendamnya terbalaskan. Dia akhirnya menyusup menjadi pegawai di PT Japindo sebagai Manajer Keuangan.

Bila dicermati, perjalanan Naomi untuk menuntaskan dendam ini sebenarnya tidak terlalu menarik. Alur cerita yang dibuat Ernest relatif datar, jarang ditemukan adanya kejutan. Malah, kisah cinta antara Febi dan Herman lah yang boleh dibilang lebih menyentuh. Bagaimana perjuangan seorang keturunan taoke untuk menjalin asmara dengan dokter muda yang keturunan Tionghoa kere sekaligus musuh bisnis ayahnya. Pertemuan keduanya di atas kapal barang juga cukup menarik (hal 25-36).

Nah, hal yang lebih menarik tentu saja adalah teknik pengungkapan masalah yang digunakan Ernest tentang mafia pajak dan likuiditas perbankan di kalangan pengusaha Tionghoa dengan pejabat pemerintah. Ernest berupaya “menelanjangi” praktik korupsi, kolusi, penggelapan pajak, penyalahgunaan HPH, hingga money laundry. Ungkapan-ungkapan yang lugas mengenai suap dan sogok seakan membuka mata pembaca untuk melihat kebobrokan rezim Orde Baru (hal 264-268).

Dengan mengambil setting cerita sekitar 1997 hingga awal dekade pertama abad 21, Ernest mengungkapkan bagaimana perubahan iklim bisnis di Indonesia. Termasuk di dalamnya tentang olengnya pengusaha keturunan setelah kejatuhan penguasa Orde Baru. Menariknya lagi, penulis menggunakan nyaris 100 persen tokoh-tokoh warga keturunan Tionghoa sebagai pemeran ceritanya. Ini bisa dimengerti mengingat perbandingan penduduk keturunan dengan pribumi di Pontianak mencapai 50:50.

Konstruksi wacana yang dikedepankan Ernest seakan ingin menghindari dimensi moral yang sangat personal. Pembaca tidak akan menemukan sentuhan moral dalam novel ini. Sebaliknya, gambaran cinta yang lebih sarat dalam bingkai biologis sekaligus psikologis lebih mengemuka. Lihat saja misalnya saat pasangan dokter muda bertukar kondom (hal 245) atau seorang suami memaklumi istrinya bermain gila dengan majikan di perusahaannya (hal 227-228).

Lebih besar dari itu, Ernest ingin mengungkapkan wacana besar tentang pentingnya akuntabilitas publik dalam pengelola perusahaan maupun pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Naomi memang berhasil. Tapi sekali lagi, dia “Bukan Putri Angsa”. Cuma saja, pembaca yang jeli menyelami sosok Naomi bisa saja berkesimpulan bahwa dia juga tengah memainkan peran ganda, yakni merebut kekuasaan perusahaan.(Najip HS Parino)